REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah dinilai tak tegas dalam menghadapi kasus dipancungnya TKW Ruyati oleh pemerintah Arab Saudi. Peneliti CSIS Indra J Pilliang, menilai indikatornya tak ada pejabat yang mengundurkan diri. Malah, semuanya cari aman dan itu malah membenani Presiden SBY. “Harus ada satu atau dua pihak yang dinyatakan lalai. Jangan membela diri terus,” sindir Indra di Jakarta, Kamis (23/6).

Harusnya, saran Indra, pemerintah galak menyikapi hukum pancung terhadap TKW Ruyati. Untuk menunjukkan keseriusan, pemerintah bisa mengusir Duta Besar (Dubes) Arab Saudi di Indonesia. “Sikap galak harus ditunjukkan pemerintah,” tegas politikus Partai Golkar itu.

Ia menyebut, keputusan moratorium diambil karena pemerintah tertekan pihak tertentu. Namun, bukan oleh publik, melainkan partai tertentu yang memanfaatkan momen itu untuk menyerang pemerintah. Menurut Indra, persoalan moratorium layak dikritisi.

Sebab, sampai kapan kebijakan itu diterapkan? Yang jelas, sambung dia, langkah pemerintah tidak pada tempatnya. “Sekarang bagaimana mencarikan makan calon TKW yang mau berangkat ini? Harusnya aturan diperketat, bukan moratorium,” kata Indra.

Ia melanjutkan, jangan karena satu tikus, semua ladang pemerintah dihanguskan. Indra mengingatkan, banyak TKI/TKW jalur resmi yang siap berangkat ke Arab. Kalau dihentikan, kata dia, mereka jadi pengangguran dan nasibnya tak jelas. “Komentar pemerintah tak akurat.”

Pembentukan Satgas TKI, kata Indra, justru mengeliminir fungsi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), dan BNP2TKI. Yang menggelikan, ucap dia, Satgas diisi orang pemerintahan juga.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika