REPUBLIKA.CO.ID, MALANG - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan pemerintah sedang menyiapkan ketentuan bagi TKI penata laksana rumah tangga (PLRT) di luar negeri agar tidak tinggal di rumah majikan.
"Mereka harus tinggal di asrama atau luar rumah majikan (live out system)," kata Jumhur saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Islam Malang (Unisma) di Malang, Jawa Timur (Jatim), Jumat (24/6).
Ia menegaskan PLRT tinggal bersama di rumah majikan (live in) 24 jam sehari. Kondisi itu menyulitkan pengawasan terhadap yang sedang terjadi dan itu menjadi penyebab munculnya kekerasan terhadap TKI di luar negeri, termasuk di Arab Saudi.
Tinggal bersama majikan, katanya, membuat hubungan kerja bersifat subjektif. Bekerja 24 jam dengan lebih dari 2 majikan, dan tidak tersentuh hukum perburuhan menjadikan posisi tawar (bargaining position) TKI PLRT menjadi rendah terhadap majikannya.
Sementara tinggal di luar rumah majikan, katanya, jam kerja menjadi pasti misalnya delapan jam sehari. Setelah selesai bekerja, pekerja dapat kembali ke asrama atau penampungan sehingga terlindungi.
"TKI jadi seperti 'cleaning service' atau 'home assistance'," katanya. Jumhur menegaskan saat ini pemerintah melakukan perubahan besar terhadap mekanisme penempatan TKI PLRT.
"Intinya tidak ditempatkan bila calon TKI tidak siap," kata Jumhur Ia mengatakan permintaan TKI PLRT ke berbagai negara di kawasan Timur Tengah dan Asia Pasifik sangat tinggi dan animo masyarakat bekerja di luar negeri juga masih tinggi.
Ia menambahkan 99 persen TKI yang bekerja di luar negeri relatif aman dan memiliki majikan yang baik. Jumhur mengakui, dengan adanya moratorium akan menciptakan masalah di kantong-kantong TKI di daerah.
Kebijakan pembangunan akan tetap diarahkan kepada terciptanya perluasan kesempatan kerja baru. "Bagaimanapun, kehormatan bangsa lebih utama," katanya. Jumhur menegaskan BNP2TKI banyak mengirim TKI terampil di sektor perminyakan dan gas.
Mereka bekerja dengan gajinya yang tinggi, perlindungan sempurna dan tidak mengalami kekerasan di tempat kerjanya lantaran bekerja dengan pengguna berbadan hukum, katanya. "BNP2TKI dibentuk untuk memastikan penempatan dan perlindungan TKI lebih baik dari sebelumnya," katanya.
