REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPR Marzuki Alie menuding pembangunan gedung perwakilan DPD di mark up. Ia menaksir seharusnya untuk empat lantai gedung yang direncanakan, membutuhkan dana sekitar Rp3-4 juta per meter.
“Kalau sampai Rp10 juta, apalagi kalau bukan mark up,” katanya saat menengok ruang wartawan usai sholat Jumat, (24/6). Untuk pembangunan gedung di 33 provinsi seluas 2.800 meter direncanakan menggunakan dana hampir Rp25 miliar.
Ia pun akan meninjau kembali alokasi anggaran tersebut. “Kita akan gelar rapat evaluasi,” katanya. Terlebih selama ini DPR pun dikritik atas pembangunan gedung.
Namun ia membantah jika tindakan tersebut sebagai upaya untuk balas dendam kepada DPD yang ikut mengkritik pembangunan gedung DPR. Marzuki berdalih tindakan tersebut sebagai upaya kontrol antar-lembaga. “DPD kan selama ini mengontrol DPR, ya sekarang kita kontrol dia jua. Gak ada balas dendam,” katanya.
Wakil Ketua DPD, Laode Ida berdalih anggaran untuk pembangunan gedung DPD didasari indeks harga di setiap daerah yang berbeda. “Setiap daerah akan berbeda satu sama lain. Misalnya di Papua akan berbeda dengan Sulawesi Selatan atau Jakarta,” katanya.
Kalau dituding ada mark up, ia mengaku menyesali hal tersebut. Terlebih lagi jika keluar dari mulut Ketua DPR. Sebab, menurut dia, hingga detik ini proses tender belum dilakukan. “Bagaimana mungkin mark up kalau belum pernah ditenderkan dan belum ada pengumuman lelang,” katanya.