REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara EE Mangindaan lebih memilih untuk mengurangi penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) dibandingkan dengan kebijakan pensiun dini. Pasalnya dengan penerimaan PNS secara selektif itu dapat mengurangi beban anggaran negara.

Menurut Mangindaan tidak semua PNS mau disuruh pensiun dini.  Opsi yang diajukan oleh Kementerian Keuangan hanya merupakan salah satu alternatif saja.  "Mana mau seenaknya kita disuruh pensiun dini dan sebagainya,"ujarnya, di kantor presiden, Jumat (24/6).

Ada beberapa alternatif lain. Seperti dengan mengatur penerimaan pegawai negeri sipil.  Jumlah penerimaan setiap tahunnya akan terus dikurangi.  Mengenai hal itu pun, jelas Mangindaan, sudah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.  

"Itu sudah kita bicarakan dengan menteri keuangan, selektif, dan kita kurangi. Istilahnya bukan kuota, tapi formasi sehingga bisa menjawab masalah yang tadi,"terangnya.

Sebetulnya, ungkap Mangindaan, para pegawai yang masuk dengan pensiun itu relatif sama.  Hanya saja permasalahan pengawai honorer itu yang perlu diselesaikan karena jumlahnya cukup besar.  Untuk masalah honorer ini, pihaknya sudah membicarakannya dengan Menteri Dalam Negero dan Pemerintah di Daerah.

Sebelumnya Kementerian Keuangan mendorong para pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengajukan pensiun dini. Imbauan pemerintah itu bertujuan untuk merampingkan struktur birokrasi, sehingga tidak membebani anggaran.

Sebagai stimulus, pemerintah sedang mengkaji kompensasi atau pesangon bagi PNS yang pensiun dini secara sukarela. Menurut Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, kompensasi itu mirip kebijakan golden shake hand di perusahaan swasta, yaitu pegawai yang pensiun dini mendapat pesangon lumayan besar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika