REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Pensiun dini di kalangan PNS dinilai sangat efektif untuk memangkas APBN. Saat ini tidak kurang dari 60 persen APBN dialokasikan untuk keperluan birokrasi. Hal ini dinilai pemborosan. APBN banyak terbuang hanya untuk keperluan pegawai negeri. Saat pertama kali dijalankan, pensiun dini memang akan memakan banyak anggaran, namun beberapa tahun kedepan, program ini sangat bagus untuk melaksanakan reformasi birokrasi.

“Ini harus segera dilaksanakan,” jelas Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, saat dihubungi, Ahad (26/6). Dia menyatakan sudah sepatutnya para PNS yang sudah berusia lanjut segera pensiun. Mereka dianggap tidak lagi maksimal dalam bekerja.

Negara nanti juga harus benar-benar memantau jatah pensiun dini. Pengeluarannya harus betul-betul diawasi agar tidak terjadi penyelewengan. Ray menilai ini sebagai megaproyek yang bakal menjadi sorotan PNS. Entah berapa yang akan menjadi peserta pensiun dini. Yang jelas, tambah Ray, jangan sampai mengecewakan.

Mereka sudah berkenan meninggalkan pekerjaannya. Negara harus menjamin masa tua mereka, karena sudah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun. Ray menjelaskan sudah saatnya jumlah PNS dikurangi. “PNS banyak yang nganggur di kantor,” ungkap Ray.

Mereka bukannya kerja tetapi ngerumpi. Negara harus bisa memangkas jumlah PNS dan menggantinya dengan teknologi canggih. Negara diharapkannya untuk mengoptimalkan PNS dengan memanfaatkan teknologi canggih. "Kita harus mencontoh negara maju," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika