REPUBLIKA.CO.ID,JEMBER - Pengamat politik Universitas Jember, Drs Agung Purwanto MSi, menilai wacana perubahan parliamentary threshold (ambang batas perolehan kursi di parlemen) dari 2,5 persen menjadi lima persen dapat mengancam demokrasi.

"Kenaikan parliamentary threshold yang terlalu tinggi itu akan membelenggu kebebasan partai politik dan hal itu terkesan tidak wajar," tuturnya.

Parpol yang menggagas perubahan presentase tersebut masih belum menyentuh substansi dan tujuan parliamentary threshold itu sendiri. Karena, mereka hanya fokus pada besar kecilnya presentase. "Mereka belum memahami substansi perubahan itu karena pertarungan politik di parlemen untuk menentukan parliamentary threshold hanya sebatas kekuasaan parpol yang egois," ucap dosen FISIP Universitas Jember itu.

Ia mengatakan jumlah parpol yang terlalu banyak memang perlu dipangkas atau dikurangi dengan aturan yang bisa memangkas secara alami, seperti menaikkan persentase perolehan suara yang mencapai ambang batas. Namun, kenaikan tersebut jangan terlalu tinggi. "Kalau dipaksakan naik menjadi lima persen, kemungkinan besar parpol yang lolos itu hanya 3-4 partai. Sedangkan, masyarakat cenderung apatis dengan sejumlah parpol yang sudah berkuasa," paparnya.

Agung juga tidak setuju apabila parliamentary threshold langsung dinaikkan menjadi lima persen karena tidak ada jaminan bahwa sedikitnya parpol akan menjamin situasi politik yang stabil. Pengajar ilmu hubungan internasional FISIP Unej itu mengemukakan bahwa perubahan parliamentary threshold perlu mendapat kajian dari sejumlah akademisi di perguruan tinggi negeri atau swasta. "Perubahan parliamentary threshold hanya dilakukan oleh parpol yang duduk di parlemen. Hal ini sehingga ego politik cukup tinggi untuk saling menyingkirkan lawan politiknya," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika