REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Boediono akan segera menindaklanjuti usulan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional agar penerimaan calon pegawai negeri sipil serta honorer untuk sementara dihentikan selama enam bulan ke depan dalam upaya untuk menghemat anggaran negara.
"Jadi Wapres sebagai komite pengarah (reformasi birokrasi) menerima masukan, tentu dengan sangat senang hati dan melihatnyta sebagai suatu masukan berharga dan akan di 'follow up' (tindaklanjuti) lebih detail tapi untuk memutuskannya nanti akan ada pembahasan lebih dalam," kata Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat di Istana Wapres, Jakarta, Senin.
Ia menambahkan, akan ada rapat lagi guna menentukan berbagai langkah dan opsi yang diperlukan.
Sebelumnya Wakil Presiden Boediono menerima Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional di Istananya. Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional yang diketuai Erry Riyana Hardjapamekas melaporkan kondisi birokrasi saat ini kepada Wapres.
Erry seusai bertemu Wapres, mengatakan kepada wartawan, pihaknya mengusulkan penerimaan calon pegawai negeri sipil serta honorer untuk sementara dihentikan selama enam bulan ke depan dalam upaya untuk menghemat anggaran negara
Menurut Erry, pihaknya sangat mendukung usulan Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) yang dinilai tidak efisien diberi pesangon untuk pensiun dini. Dari kajian timnya keberadaan PNS saat ini sudah tidak terkendali mengingat banyak pegawai yang tidak memiliki kemampuan tapi dipekerjakan.
"Ada instansi yang memiliki kelebihan pegawai tapi tidak dibutuhkan tapi ada instansi yang kekurangan pegawai tapi dibutuhkan," kata Erry.
Timnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji ulang kebutuhan PNS dan dilakukan cara rekrutmen yang tepat dan efisien sehingga PNS yang diterima benar-benar dibutuhkan tenaga dan keterampilannya.
"Setidaknya jangan ada rekrutmen CPNS enam bulan ke depan sambil dilakukan pengkajian yang mendalam serta melakukan pencermatan sungguh-sungguh posisi yang diperlukan," katanya.
Diakuinya, timnya selama ini masih menemukan ada beberapa instansi dan daerah yang dalam melakukan rekrutmen CPNS dijadikan tempat untuk ajang "jual-beli".
"Ada oknum yang berani menjanjikan calon CPNS asal berani membayar sekian puluhan juta rupiah yang ujung-ujungnya dikarenakan si oknum ingin mendapat penggantian untuk kepentingan parpol," kata Erry.
