REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan mantan Danjen Kopassus Muchdi Pr masih memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi calon ketua umum PPP pada muktamar yang dipercepat 3-6 Juli nanti. "Terlalu awal juga Pak Muchdi terbentur AD/ART, memang ada aturan seperti itu, yang namanya muktamar adalah forum tertinggi yang dapat mengubah AD/ART mana tahu pak Muchdi dapat mengubah AD/ART, kalau beliau bisa mengubah itu artinya terbukalah peluang untuk berkompetisi menjadi ketua umum PPP. Masih ada kesempatan," katanya di komplek Istana Wapres, Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, menurut dia, Muchdi Pr terbentur oleh aturan AD/ART yang mengharuskan calon ketua umum telah menduduki jabatan setara ketua umum atau dibawahnya selama satu masa periode kepengurusan. Menurut dia, AD/ART partai dapat diubah dalam muktamar apabila para peserta muktamar menginginkan hal itu. Muktamar merupakan forum pengambil keputusan tertinggi dalam partai. "Bisa diubah (AD/ART), Undang-Undang Dasar aja bisa diubah, jadi pada akhirnya itu tergantung pada keputusan peserta muktamar," katanya.
Dalam muktamar nanti dirinya akan mengajukan kembali untuk menjadi ketua umum PPP. Hal ini setelah dirinya merasa yakin dengan dukungan yang diberikan 32 pengurus wilayah kepadanya. "Insya Allah saya sendiri akan maju karena permintaan wilayah-wilayah agar saya maju kembali, pada tanggal 21 Juni lalu 32 wilayah minta saya untuk maju, dan saya nyatakan untuk maju," katanya.
Saat ini setidaknya ada empat nama-nama kandidat yang akan mengajukan diri untuk bersaing menjadi ketua umum. Keempat orang tersebut adalah Anggota DPR Ahmad Muqowam, Anggota DPR RI Ahmad Yani dan Mantan Danjen Kopasus Muchdi Pr. Masing-masing kandidat mengklaim mendapatkan dukungan.
Sebelumnya Muchdi Pr yang juga mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra masuk ke PPP melalui DPW PPP Papua. Muchdi Pr yang dikabarkan terpilih menjadi ketua DPW Papua, namun tidak diakui oleh PPP karena dinilai tidak sah. Terpilihnya Muchdi Pr dikabarkan untuk memuluskan jalan menuju persaingan ketua umum.
