REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Berziarah sekaligus berwisata memang bukan barang baru. Justru yang menjadi masalah, tempat tujuan ziarah itu kadang kurang layak dan tak cukup fasilitas untuk disasar sebagai objek wisata.
Untuk itu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) bersama Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) sepakat bekerja sama untuk mengembangkan dan melestarikan wisata ziarah.
Kedua belah pihak menandatangani perjanjian kerja sama tentang Pengembangan dan Pelestarian Wisata Ziarah serta Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata di Lingkungan NU, di Gedung Sapta Pesona Jakarta, Kamis (30/6). Penandatanganan perjanjian kerja sama itu dilakukan Menbudpar, Jero Wacik, dan Ketua Umum PBNU, Prof Dr KH Said Aqil Siradj.
"Potensi wisata ziarah di Indonesia sangat besar. Untuk itu perlu dikelola secara optimal dengan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar tempat wisata ziarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar), Jero Wacik, setelah menandatangani perjanjian kerja sama tersebut.
Menteri mengatakan, kerja sama itu bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi wisata ziarah di Indonesia dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat di sekitar lokasi ziarah.
"PBNU dalam hal ini memiliki kepedulian pada pemberdayaan masyarakat untuk perlindungan, pengembangan, dan pelestarian lokasi wisata ziarah yang merupakan salah satu program prioritas dalam pengembangan pariwisata nasional," katanya.
Beberapa pelaksanaan dari perjanjian kerja sama itu antara lain memberikan pelatihan wisata ziarah untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan pengelolaan wisata ziarah di lingkungan masyarakat NU di mana tempat wisata ziarah itu berada.
Hal lain yang akan dilakukan adalah menginventarisasi dan menyebarluaskan informasi tentang keunikan, keragaman, keindahan, dan sejarah tempat wisata ziarah kepada jajaran Kemenbudpar dan PBNU se-Indonesia melalui film dokumenter dan buku wisata ziarah nusantara.
Selain itu program dalam kerjasama juga mengembangkan diklat pariwisata dan sosialisasi Sadar Wisata di kalangan Umat Islam khususnya di lingkungan masyarakat NU, serta kerja sama di bidang kegiatan wisata ziarah untuk wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman).
Kerja sama juga meliputi bidang pengembangan pasar wisata Muslim internasional seperti China, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan wilayah lain, serta kerja sama di bidang pembangunan karakter dan budi pekerti bangsa.
"Kerja sama juga melingkupi upaya dalam penataan dan pengemasan kegiatan wisata ziarah dalam bentuk agenda tahunan kegiatan wisata ziarah," kata Menteri.
Menteri akan menunjuk secara khusus Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, sementara PBNU akan menunjuk Sekjen PBNU sebagai koordinator pelaksanaan tugas yang telah disepakati dalam perjanjian.
Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, mengatakan, pihaknya menyambut baik kerja sama untuk mengembangkan wisata ziarah tersebut. "Islam mendorong umatnya untuk melakukan perjalanan atau pelancongan," ujarnya.
Ia mengatakan dda ayat Al-Quran yang menyebutkan berwisatalah untuk melihat alam semesta ini. "Wisata juga untuk melihat bagaimana bangsa dari sejarah terdahulu," katanya.
Said mencontohkan, salah satu tokoh Islam, Ibnu Batutah, misalnya melakukan perjalanan dari Maroko ke Aceh. Menurut dia, agama tidak akan lestari tanpa sinergi dengan budaya.
Ia menambahkan, keberhasilan Wali Songo dalam melakukan syiar Islam di Pulau Jawa juga berkat sinergi dengan seni budaya. "Mereka melakukan syiar agama Islam tetapi budaya lokal tetap dilestarikan, misalnya selamatan tetap dilakukan, sanggar menjadi langgar, cantrik menjadi santri," katanya. Ia berharap kerja sama tersebut mendatangkan dampak positif yang besar bagi bangsa Indonesia
Ikuti Whatsapp Channel Republika