REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Partai Golkar minta moratorium yang dilakukan pemerintah RI dan penghentian pemberian visa bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) oleh pemerintah Arab Saudi, ditinjau ulang.

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari pengurus dan kader Partai Golkar di daerah-daerah, maka adanya langkah yang dilakukan pemerintah RI dan Arab Saudi itu, telah menimbulkan pengangguran. Bahkan, pengiriman uang oleh TKI yang bekerja di sejumlah negeri pun mengalami penurunan signifikan.

“Karenanya, pemeritnah RI dan Arab Saudi harus berunding kembali menyangkut penempatan TKI tersebut. Apalagi, saat ini, sulit bagi kita untuk menghentikan pengiriman TKI itu,” kata Ical, panggilan Abrurizal Bakrie, di Bandung, Sabtu (2/7).

Meski demikian, ucap Ical, untuk mengurangi tingginya tingkat pengangguran itu, Partai Golkar terus berusaha untuk membantu. Caranya, dengan memberikan bantuan modal melalui program Indonesia bangkit. “Dengan program ini, bakul jamu bisa diberi bantuan modal Rp 1 juta untuk mengembangkan usahanya,” katanya. Atau juga melaui kegiatan ekonomi lain yang pada gilirannya dapat meningkatakan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, salah satu kader Partai Golkar yang juga pengelola PPTKIS di Cilacap, Jateng, Narsum Widodo mengatakan, Cilacap merupakan salah satu daerah pengirim TKI terbesar di Indonesia. Setiap bulan, kata dia, pengiriman uang yang dilakukan para TKI dari berbagai Negara penempatan itu mencapai Rp 600 miliar lebih.

Namun, kata dia, setelah pemerintah mengeluarkan moratorium dan pemerintah Arab Saudi menghentikan pembuatan visa bagi TKI, maka hal yang pertama kali dirasakan adalah terjadinya penurunan kiriman uang. Untuk itulah, tegas Wisnu, pihaknya berharap ada keberpihakan dari pemerintah untuk mencarikan solusi dari permasalahan TKI ini.

“Harapannya, dengan adanya campur tangan pemerintah mengatasi persoalan penghentian pengiriman TKI itu, maka warga bisa mendapatkan perkerjaan,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika