REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Partai Golkar mendesak polisi turun tangan jika laporan 16 orang korban mafia pemilu terbukti. Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, meminta aparat penegak hukum tanggap dalam kasus itu.

Bambang menyatakan bahwa tidak ada cara selain mengusut kasus itu hingga tuntas. “Selidiki oknum Mahkamah Konstitusi (MK) dan anggota KPU yang diduga terlibat,” tegas Bambang di gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/7).

Bambang mengaku selama ini curiga dengan ketidakberesan kinerja KPU dalam proses penyelenggaraan pemilu hingga penentuan caleg terpilih. Banyak kejanggalan yang ditemukan Partai Golkar akibat ketidakprofesionalan KPU dalam menggelar Pemilu 2009.

Yang terbaru, kata dia, laporan adanya ketidakpatuhan KPU dalam menjalankan putusan MK membuat caleg yang seharusnya terpilih malah terpental. Caleg tersebut akhirnya diganti orang lain yang tidak seharusnya duduk sebagai anggota DPR. “Saya menemukan kejanggalan KPU karena beberapa caleg yang bersiap ikut pelantikan tapi tiba-tiba namanya tidak muncul,” beber anggota Komisi III DPR itu.

Yang pasti, kata dia, titik tekan kasus itu adalah pidana. Yakni, adanya pelanggaran yang dilakukan oknum KPU atau MK yang diduga mengubah aturan sekehendaknya demi memuluskan jalan orang tertentu agar terpilih meraih kursi di Senayan. “Jadi, unsur pidana ini yang harus dituntaskan,” kata Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika