REPUBLIKA.CO.ID, MOGADISHU - Gerilyawan Somalia telah mencabut larangan terhadap badan-badan kemanusiaan untuk memasok bantuan pangan pada jutaan warga. Musim kemarau terburuk dalam 60 tahun telah melanda negara Tanduk Afrika itu, menurut seorang juru bicara gerilyawan.
Somalia mengalami kondisi prakelaparan, yang mendorong lebih dari 1.000 orang melintasi perbatasan ke Kenya dan Ethiopia setiap hari, kata PBB. "Kami sekarang telah memutuskan untuk menyambut baik semua badan bantuan Muslim dan bukan-Muslim untuk membantu rakyat Somalia yang dilanda kekeringan di wilayah kami," ujar Sheikh Ali Mohamud Rage, juru bicara Al Shabaab, pada konferensi pers di Mogadishu, Selasa (5/7) malam.
"Semua badan bantuan yang tujuannya hanya pertolongan kemanusiaan akan bebas beroperasi di daerah kami," kata Rage, yang menambahkan mereka pertama-tama hendaknya menghubungi komite kekeringan Al Shabaab.
Gerilyawan Al Shabaab, yang menyatakan kesetiaan pada Al Qaida, menguasai bagian tengah dan selatan negara itu. Pada masa lalu, mereka mengatakan bantuan pangan telah menimbulkan ketergantungan.
Menurut PBB, 2,8 juta orang di Somalia membutuhkan bantuan darurat. Di daerah-daerah yang paling buruk dilanda kekeringan, satu dari tiga anak menderita kekurangan gizi.
Beberapa pengamat setempat menduga Al Shabaab mencabut larangan itu untuk mengumpulkan uang guna membiayai operasi perang mereka. Al Shabaab sebelumnya minta pada badan bantuan untuk membayar biaya pendaftaran yang besar.
Hal itu mendorong meningkatnya jumlah orang yang melarikan diri ke wilayah yang dikuasai pemerintah untuk minta bantuan. Pada Kamis, tentara Al Shabaab merintangi dua truk yang membawa orang dari Somalia selatan ke ibukota, dengan harapan mendapat makanan dan air.
"Gerilyawan Al Shabaab mengatakan mereka tidak akan memperbolehkan orang melarikan diri ke Mogadishu, yang diperintah oleh orang kafir," kata pemilik toko Ali Hussein pada Reuters melalui telpon, Rabu (6/7) dari Afgoye, 40 Km di luar ibukota Somalia.
"Al Shabaab mengatakan mereka akan membuka dapur untuk mereka."
Sekitar separuh Mogadishu dikuasai oleh pemerintah federal transisi yang didukung Barat.
Pejabat senior urusan kemanusiaan PBB untuk Somalia menyambut baik berita pencabutan larangan bantuan pangan itu. "Saya senang bekerja sama dengan siapa pun yang dapat bekerja untuk meringankan krisis sekarang ini guna menyelamatkan ratusan jiwa warga Somalia," kata Mark Bowden, koordinator kemanusiaan PBB untuk Somalia, yang bermarkas di ibukota Kenya, Nairobi.
Program Pangan Dunia PBB (WFP) tidak mau berkomentar. Mereka telah menarik diri dari Somalia selatan pada 2010 karena ancaman terhadap stafnya dan permintaan Al Shabaab akan bayaran untuk keamanan.
Badan pangan terbesar PBB itu juga menghadapi tantangan dari donor setelah kontraktor WFP setempat diekspos Maret lalu sebagai seorang pengusaha yang memiliki hubungan dengan Al Shabaab.
"Kami tidak memiliki apa pun untuk dimakan," tutur Zainab Yusuf Mohamed, yang anaknya meninggal saat mereka melakukan perjalanan melintasi padang pasir untuk mencari bantuan. "Saat kami menguburkan jenazahnya, anak saya yang kedua meninggal," katanya melalui telpon dari distrik Bardhere di Somalia baratdaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika