REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA - Rencana pemulangan 2.927 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang overstay dan telantar di Arab Saudi bisa dilakukan selama tidak mengganggu pelayanan ibadah haji. Kondisi itu ditegaskan anggota Komisi VIII, Hasrul Aswar.

Ia melihat belum ada koordinasi dan persiapan yang matang antar pihak- pihak yang terlibat di dalamnya. Padahal kordinasi penting dilakukan mengingat kompleksnya permasalahan administrasi para TKI.

Belum lagi, slot waktu yang tersedia bagi pesawat pengangkut jamaah yang 'parkir' di Arab Saudi hanya sekitar 1 jam untuk kembali melakukan penerbangan.

"Kami khawatir hal ini justru bisa mengganggu pelayanan dan komponen pelaksanaan ibadah haji," ujar juru bicara kelompok Fraksi PPP DPR RI ini," ungkap Hasrul para rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR ini, Rabu (13/7).

Menurut dia, kesiapan lintas sektoral dalam kaitan kebijakan ini belum nampak. Baik secara administrasi maupun secara teknis pemulangan, mengingat para TKI tersebar di berbagai bagian wilayah di Arab Saudi.

Terkait rencana pemulangan TKI 'terlantar' di Arab Saudi ada hal yang harus ditekankan. Bila jadi dilakukan jangan oleh satu maskapai penerbangan, khususnya Saudi Arabia Airlines.

Maskapai ini punya catatan buruk dalam pelaksanaan ibadah haji Indonesia. Jamaah haji Indonesia pernah punya pengalaman penundaan penerbangan hingga 18 jam. "Pada pelaksanaan ibadah haji saja buruk. Apalagi untuk mengangkut TKI terlantar," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika