REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Koordinator Program Komunitas Persiapan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Irina Rafliana, mengatakan sistem peringatan dini tsunami yang bersifat end-to-end belum berjalan efektif di Indonesia.
"Masih ada perbedaan interpretasi dikalangan pejabat pemerintah daerah dan masyarakat ketika menerima pesan dan peringatan bencana tsunami yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)," kata Koordinator Program Komunitas Persiapan Ilmu Pengetahuan Indonesia, Irina Rafliana, di Jakarta, Senin.
Menurutnya, untuk meningkatkan pemahaman pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tentang rantai peringatan dini tsunami ke masyarakat, pihaknya melakukan Semiloka Peningkatan Kapasitas Daerah (Kabupaten/Kota) dalam Pengambilan Keputusan Ancaman Bencana Tsunami.
"Peringatan dini tsunami yang dikeluarkan BMKG sudah komprehensif dan sesuai prosedur, namun pada pihak BPBD belum tentu memahami pesan yang dikeluarkan BMKG, sehingga terdapat perbedaan interpretasi dalam hal tersebut," katanya.
Dia menjelaskan, peringatan dini merupakan salah satu faktor utama dalam pengelolaan bencana, khususnya dalam mengurangi resiko bencana alam.
"Selain dapat mencegah jatuhnya banyak korban jiwa, peringatan dini juga dapat mengurangi dampak kerugian ekonomi dan material dari sebuah bencana," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Penanggung Jawab Kegiatan Semiloka LIPI, Vishnu Aditya, mengatakan bahwa sasaran kegiatan kali ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pejabat daerah dalam penanggulangan bencana.
"BPBD diharapkan dapat bereaksi secara efektif ketika menerima peringatan dini tsunami dan dapat menyelamatkan masyarakat di daerah yang terkendak dampak bencana," kata Vishnu.
Tujuan utama kegiatan ini, kata dia, dapat terbentuknya kriteria minimal yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan ancaman tsunami oleh BPBD. Kegiatan ini diikuti oleh dua orang perwakilan pejabat BPBD dari 9 daerah yang rawan tsunami yaitu Kota Palu, Kabupaten Sikka, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bantul, Kabupaten Cilacap, Kota Bengkulu, Kota Padang dan Kabupaten Mentawai.