REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Panja mafia pemilu meminta kepada pimpinan dewan untuk menindaklanjuti penyelidikannya. “Saya sudah teken suratnya,” kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso saat ditemui pada Rabu (20/7).

Ia mengatakan sudah mendiskusikan dengan Kapolri, Timur Pradopo dan Ketua Panja Mafia Pemilu, Chairuman. Nantinya, akan didiskusikan lebih jauh dengan Bareskrim apakah Matsuri Hasan bisa dihadirkan ke DPR. Rencananya, Hasan akan dihadirkan ke panja mafia pemilu pada Kamis, (21/7) pukul 14.00.“Apakah Hasan akan hadir dengan didampingi pejabat teras polri atau ada penjelasan lain,” katanya.

Menurutnya, sejauh pertemuan semua fraksi, memang ada keinginan agar Hasan dihadirkan di ruang rapat panja. Artinya, rencana para anggota panja yang berkunjung ke Mabes Polri dan menemui Hasan di sana.

Alasannya, lanjut Priyo, sederhana. Yakni saat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD saja bisa didatangkan, kenapa Matsuri Hasan yang seorang juru panggil di MK tak bisa didatangkan.“Tapi kalau ada pertimbangan lain, kita persilakan Kapolri untuk mengadakan koordinasi dengan Bareskrim,” katanya.

Sementara itu, Kapolri Timur Pradopo belum bisa memberikan kepastian mengenai permintaan DPR ini. “Itu tergantung penyidik,” katanya singkat saat ditemui di Gedung DPR.

Matsuri Hasan dinilai sebagai juru kunci dari kasus pemalsuan surat MK yang berhulu pada kemungkinan adanya mafia pemilu. Hasan ditangkap oleh pihak kepolisian tepat ketika panja mafia pemilu memanggil pihak dari MK, KPU, dan Andi Nurpati.

Hasan seringkali disebut sebagai operator yang menghubungkan MK dan KPU. Jabatannya di MK sendiri sebagai juru panggil yang mengantarkan surat keputusan MK atas sengketa pemilu yang diantarkan ke KPU.

Ikuti Whatsapp Channel Republika