REPUBLIKA.CO.ID,BRUSSEL--Raja Albert dari Belgia memperingatkan para politisi bahwa kegagalan mereka membentuk pemerintahan baru lebih dari setahun mengancam kesejahteraan negara itu dan posisinya secara internasional.
Raja berharap pemerintahan baru dapat diambil sumpahnya pada hari nasional Belgia pada Kamis. "Sayangnya kita belum bisa mencapainya dan saya menyayangkan hal ini," katanya dalam pidato yang disiarkan Rabu.
Raja Albert mengatakan kerajaan memiliki hak untuk diberitahu, untuk mendorong dan memperingatkan dan dirinya mengaku sudah melakukan dua hal pertama. Sebagai raja, ia menggunakan hak prerogatif untuk memperingatkan.
Partai-partai yang bersaing di Belgia belum mencapai kata mufakat selama 13 bulan sejak pemilihan parlemen karena perbedaan pandangan yang tajam mengenai struktur masa depan negara itu.
Para pemimpin dari kawasan Flanders yang berbahasa Belanda di bagian utara menginginkan otonomi lebih besar sedangkan mereka dari kawasan Wallonia yang berbahasa Prancis, tempat tingkat pengangguran dua kali angka di Flanders, takut tak mendapat perhatian dalam setiap perubahan.
Rakyat Belgia, kata Raja Albert, ingin sekali mengetahui masa depan dan kehilangan kepercayaan pada pemerintah. "Kalau situasi ini berlanjut, kesejahteraan sosial-ekonomi dari semua rakyat Belgia akan terpengaruh. Orang hendaknya menyadari hal ini," kata raja.
"Situasi kita saat ini menyebabkan keprihatinan bagi mitra-mitra kita, yang bisa merusak peran kita di Eropa dan bahkan momentum unifikasi Eropa yang ditentang mereka yang skeptis dan populis," katanya.
Belgia menjadi tempat kedudukan institut-institut Uni Eropa dan markas besar militer NATO.
Kegagalan membentuk satu pemerintahan baru dan beban hutang sektor publik yang mencapai 97 persen dari output ekonomi tahunan telah mendorong ongkos peminjaman Belgia.
Negara itu mendapat serangan dalam pasar finansial akhir tahun lalu ketika Standrd & Poor's memperingatkan pihaknya mungkin menurunkan rating kredit negara itu AA+. Fitch juga memiliki pandangan serupa pada Mei.
Ikuti Whatsapp Channel Republika