REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Johny Allen Marbun
menyatakan belum tahu soal kemungkinan masuknya pengusaha Sandiaga Uno sebagai bendahara umum Partai Demokrat, menggantikan posisi Muhammad Nazaruddin.
"Saya belum tahu informasi itu. Biarlah nanti rapat pengurus harian di DPP yang akan membahasnya," kata Johny Allen di sela kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Ahad (24/7).
Nama pengusaha Sandiaga Uno disebut-sebut akan menggantikan posisi Muhammad Nazaruddin sebagai bendahara umum Partai Demokrat. Menurut Johny, jika telah dibahas oleh pengurus harian, maka hasilnya akan disampaikan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono , yang kemudian akan diputuskan melalui forum rapat pimpinan nasional (Rapimnas).
Tugas-tugas bendahara umum saat ini, kata dia, dijalankan oleh wakil bendahara umum secara bergantian, dari empat orang wakil bendara umum di DPP Partai Demokrat. "Dengan menjalankan tugas-tugas bendahara umum secara bergantian, artinya fungsi bendahara umum tidak terganggu," katanya.
Namun untuk kebutuhan partai hingga akhir periode, kata Johny, dibutuhkan bendahara umum yang definitif. Karena itu Partai Demokrat akan mencari pengganti Muhammasd Nazaruddin. Ditanya bagaimana tanggapannya sebagai pribadi soal kemungkinan akan masuknya Sandiaga Uno sebagai calon bendahara umum, Johny Allen, enggan memberikan tanggapan.
Menurut dia, jabatan bendahara umum Partai Demokrat adalah persoalan organisasi, sehingga harus dibicarakan secara organisatoris, bukan secara pribadi. "Prinsipnya, siapa pun yang akan bergabung dan memiliki komitmen untuk membesarkan Partai Demokrat silakan saja, karena Partai Demokrat adalah partai terbuka," tambah Johny.
Johny menilai, calon pengganti Muhammad Nazaruddin sebagai bendahara umum bisa dari empat wakil bendahara umum yang ada dan bisa juga figur yang belum menduduki jabatan di DPP Partai Demokrat.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat, Mohammad Jafar Hafsah juga menyatakan hal yang sama, yakni calon bendahara umum pengganti Muhammad Nazaruddin, bisa berasal dari DPP Partai Demokrat dan bisa juga kader partai yang belum menduduki jabatan.
Menurut dia, Partai Demokrat lebih mengutamakan figur yang kapabel dan memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama membesarkan partai. Bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin diberhentikan dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat, pada 23 Mei 2011, setelah diduga terkait dengan kasus suap terhadap Sekretaris Menpora, Wafid Muharram.
