REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat EE Mangindaan mengatakan, Partai Demokrat terus menindaklanjuti hasil Rakornas Sentul dengan membentuk Komisi Pengawas untuk mengusut kader yang bermasalah. "Komisi pengawas itu baru dibentuk," kata Mangindaan ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/7).

Mangindaan menyatakan, Komisi Pengawas itu terdiri dari sejumlah kader Partai Demokrat yang tidak berasal dari Fraksi Partai Demokrat di DPR. Komisi itu akan mengolah setiap laporan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kader Partai Demokrat. "Setelah diolah, baru diberikan ke Dewan Kehormatan," katanya.

Mangindaan menjelaskan, Komisi Pengawas berhak melakukan sejumlah tindakan, termasuk memanggil dan memeriksa pihak terkait, untuk mengusut dugaan pelanggaran kader. Menurut dia, untuk sementara Komisi Pengawas dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Kehormatan, dan beranggotakan sedikitnya sembilan orang yang bukan berasal dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI.

Komitmen Partai Demokrat untuk menindak kader yang bermasalah adalah salah satu hasil Rakornas Partai Demokrat di Sentul, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Rakornas itu menghasilkan sepuluh rekomendasi yang harus dijalankan semua kader.

Pertama, Partai Demokrat harus meneguhkan jati diri sebagai partai tengah, nasionalis, religius, reformis, dan memegang etika politik bersih, cerdas dan santun. Kedua, Partai Demokrat harus terus konsentrasi melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat soliditas dan kekompakan kader partai.

Ketiga, Partai Demokrat harus terus melakukan koreksi, perbaikan, dan penyempurnaan atas berbagai kekurangan, dan bekerja keras membangun Partai Demokrat, yang modern, kuat, dan dicintai rakyat. Keempat, Partai Demokrat harus memperkuat kaderisasi sebagai mata air sumber daya manusia yang berkualitas untuk kemajuan partai, kemajuan bangsa, dan kesejahteraan rakyat.

Kelima, Parta Demokrat harus semakin meningkatkan keberhasilan dalam Pilkada untuk menyejahterakan rakyat di daerah. Keenam, Partai Demokrat harus terus meningkatkan pengelolaan partai sebagai partai modern, berdasarkan hasil kongres di Bandung.

Ketujuh, Partai Demokrat harus semakin mampu menjalankan komunikasi yang cerdas untuk menyambungkan dengan aspirasi rakyat. Kedelapan, Partai Demokrat menegakkan disiplin kader, dan menyinergikan kerja seluruh kader.

Kesembilan, Para kader Partai Demokrat yang bertugas di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus semakin mampu menjalankan tugas di parlemen dan daerah pemilihan masing-masing. Kesepuluh, para kader Demokrat harus konsisten dan disiplin menjalankan fungsi partai yang mendukung pemerintahan yang baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika