REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diminta menunda pelantikan Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Bonaran Situmeang, dan Wakil Bupati terpilih, Syukran Tanjung, yang dijadwalkan dilaksanakan pekan depan hingga persoalan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) di kabupaten itu tuntas.
"Kami minta ditunda dulu pelantikan Bonaran-Syukran Tanjung sampai tim independen bisa memberikan fakta-fakta investigasi atas kasus tersebut," kata Direktur Eksekutif Komunitas Anak Muda Demokrat Sejati (KAUM Demokrat Sejati) Herbert Sitorus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Herbert, Pilkada Tapanuli Tengah yang dimenangkan pasangan Bonaran Situmeang-Syukran Tanjung menuai perlawanan berupa gugatan ke PTUN Medan, Mahkamah Konstitusi (MK), dan fatwa Mahkamah Agung (MA).
Gugatan dilayangkan pasangan calon bupati-wakil bupati Dina Riana Samosir-Hikmal Batubara dan pasangan bakal calon Albiner Sitompul-Steven Simanungkalit.
Pasangan Albiner Sitompul-Steven Simanungkalit, masih menurut Herbert, telah dicoret oleh KPU Tapanuli Tengah sebagai calon. Meski memenangkan gugatan di PTUN Medan, dan PTUN telah memerintahkan KPU Tapanuli Tengah untuk mengikut sertakan Albiner Sitompul-Steven Simanungkalit, namun pasangan itu tetap tidak bisa mengikuti pilkada.
"Keputusan itu tidak dilaksanakan oleh KPU," kata Herbert. Menurut dia, esensi permasalahan Pilkada Tapanuli Tengah serupa dengan kasus di Jayapura.
Dikatakannya, permasalahan yang terjadi di Pilkada Tapanuli Tengah tidak terlepas dari permasalahan maladministrasi yang dilakukan KPU Tapanuli Tengah dan minimnya soliditas kader Partai Demokrat di DPRD Tapanuli Tengah.
"Mendagri harus secepatnya melakukan langkah untuk meneliti maladministrasi dengan membentuk tim independen untuk melakukan investigasi," kata Herbert.
Sebab, menurut Herbert, berdasarkan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan pihaknya, ada oknum dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang sering berperan menjadi makelar atau menjadi jembatan dalam banyak pilkada berupaya untuk menutup-nutupi terjadinya maladministrasi tersebut.
Herbert juga meminta Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan menindak oknum tersebut.
"Kami minta SBY agar turun tangan dan menindak tegas oknum DPP Demokrat yang melakukan maladministrasi pada Pilkada Tapteng. Hal ini harus dilakukan Demokrat agar bisa dipercaya lagi oleh rakyat," katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika