REPUBLIKA.CO.ID, SUNGAI RAYA, KALBAR - Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2011 menambah desa informasi di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia di wilayah Kalimantan Barat.
Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kalimantan Barat, Ruslizan Arif di Sungai Raya, Jumat (12/8) mengatakan, akan segera mengembangkan program desa berdering dan informasi yang ada di provinsi tersebut.
"Tahun 2011 ada penambahan jumlah desa informasi, yaitu dua desa di Kabupaten Kapuas Hulu, dua Kabupaten Sanggau, empat di Kabupaten Bengkayang dan dua di kabupaten Sambas," katanya. Menurut dia sampai saat ini Dishubkominfo Kalbar meningkatkan pemberdayaan terhadap kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan desa informasi tersebut.
Sehingga ketika ada penambahan peralatan dan penempatan program ini di desa baru, masyarakat bisa langsung memanfaatkannya dengan baik. Arif menjelaskan di desa informasi tersebut terdapat fasilitas layanan jasa telepon berbasis Fixed Wireless Telephone (FWT), internet, radio komunitas, dan televisi berlangganan.
Ia mengatakan dengan adanya fasilitas informasi tersebut, diharapkan bisa menjadi sebagai alat pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Fungsi persatuan dan kesatuan. Pasalnya pada umumnya, masyarakat perbatasan dapat menyerap informasi dari dalam negeri sendiri sehingga masyarakat tidak merasa ditinggalkan.
"Hal itu saat ini terbukti sudah berjalan dengan baik, di mana dari pantauan yang kita lakukan, masyarakat di perbatasan saat ini sudah bisa lebih mengenal negaranya sendiri di banding negara tetangga, melalui program televisi jaringan yang menjadi paket dari desa informasi itu," tuturnya.
Arif memaparkan di daerah perbatasan terdapat 13 jaringan radio pemerintah dan komersial serta tiga jaringan televisi asing dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam yang sangat mudah diakses di kawasan perbatasan. Kondisi dikhawatirkan akan membawa pengaruh luas terhadap masyarakat yang lebih memahami kemajuan Negara tetangga dibandingkan kemajuan negaranya sendiri.
"Makanya dalam desa informasi dan berdering itu kita menggandeng lembaga-lembaga penyiaran publik milik pemerintah seperti RRI, TVRI, dan LKBN Antara guna memberikan bobot informasi NKRI yang lebih besar bagi masyarakat perbatasan," katanya.
Ia mengatakan lembaga penyiaran itu wajib ada di Desa Informasi sehingga komunikasi dan informasi dapat dilakukan secara dua arah. "Informasi yang disiarkan lembaga penyiaran pemerintah itu dapat direspon masyarakat di Desa Informasi dengan melakukan komunikasi melalui Kimtas, PKK, Karang Taruna, Radio Komunitas dan sebagainya," kata Arif.
Arif juga berharap dengan adanya desa informasi dan berdering tersebut dapat meningkatkan perekonomian di daerah perbatasan Kalbar. Sebab, melalui perangkat komunikasi dan informasi tadi, setiap perkembangan yang dialami Desa Informasi dapat disampaikan secara cepat ke pusat.
Bahkan data kemiskinan, wabah penyakit, kerawanan sosial, bencana alam, ketertiban dan keamanan di perbatasan dapat terkomunikasikan dengan baik. Sehingga pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan yang cepat dan tepat dalam mengatasi semua masalah yang terjadi di daerah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika