REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH – Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyebutkan dalam laporan bulan Juli lalu, bahwa ekonomi Palestina, yang sedang dalam era pembangunan, membutuhkan infrastruktur yang membuatnya layak untuk bekerja secara independen dari ekonomi Zionis.
OKI—yang dulunya adalah Orgnisasi Konferensi Negara-Negara Islam—mengatakan dalam laporannya, bahwa blokade dan larangan penuh ekspor produk Palestina yang diberlakukan oleh Zionis Israel, memainkan peran besar dalam kemunduran ekonomi Palestina dan upaya mengatasi masalah pengangguran.
"Tindakan Israel tersebut juga mengakibatkan terputusnya hubungan wilayah-wilayah geografis yang berada dalam satu wilayah dan menghalangi pemberdayaan fasilitas ekonomi," kata OKI dalam pernyataan yang dilansir laman Info Palestina, Ahad (14/8).
Menurut OKI, sebagai sebuah solusi bagi krisis pengangguran, harus disediakan dana untuk pelaksanaan proyek-proyek kecil. OKI juga menyerukan disediakannya program-program pinjaman bagi lulusan baru di negara-negara Arab dan membuka pasar-pasar di negara-negara tetangga untuk menampung para lulusan dalam kerangka program-program pinjaman.
Laporan OKI ini memaparkan proyek-proyek yang dilaksanakan di Jalur Gaza oleh lembaga-lembaga internasional dan lokal yang konsen pada urusan kemanusiaan di Jalur Gaza. Laporan ini juga menyoroti beragamnya partisipasi besar di berbagai bidang selama bulan Juli dari Bank Pembangunan Islam (IDB) dan Komite Sosial Prancis untuk Membela Palestina.
OKI juga menyoroti gerakan delegasi dan konvoi kemanusiaan dari berbagai kebangsaan yang bertolak ke Jalur Gaza. Laporan ini menjelaskan buruknya kondisi kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina di Jalur Gaza dan berlanjutnya penderitaan warga, terutama terputusnya arus listrik dan sulitnya mendapatkan air bersih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika