REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berencana untuk mengirim misi kemanusiaan ke Suriah akhir pekan ini untuk mengetahui kondisi kemanusiaan di negara itu. Terutama setelah terjadinya aksi kekerasan terhadap kelompok demonstran yang dilakukan militer Suriah.

Seorang diplomat di PBB yang tidak disebutkan namanya menyebutkan, Kepala Bidang Hubungan Kemanusiaan PBB, Valerie Amos—dalam pertemuan tertutup dengan Dewan Keamanan (DK PBB) yang membahas masalah suriah—menyatakan, pihak Damaskus telah menyetujui datangnya sebuah tim kemanusiaan yang dipimpin pejabat bidang kemanusiaan PBB ke Suriah, Sabtu (20/8).

Dalam pertemuan itu Amos juga menambahkan, tim yang datang ke Suriah sebaiknya bukan hanya satu tim. Amos dan Sekjen PBB, Ban Ki-moon, sejak Mei lalu telah mendesak Suriah untuk menghentikan aksi kekerasan di negara itu. Suriah juga diminta untuk membuka peluang bagi tim PBB guna memantau kondisi kemanusiaan di negara tersebut.

Kepada Bidang Kemanusiaan PBB, Navi Pillay, juga menggelar pertemuan tertutup dengan ke-15 negara anggota DK PBB. Lembaga tersebut masih mempertimbangkan untuk membawa masalah Suriah ini ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag.

Pernyataan Pillay itu mengacu pada sebuah laporan yang ditujukan kepada Dewan HAM PBB di Jenewa. Dalam laporan yang diterbitkan Kamis (18/8) itu antara lain menyebutkan terjadinya kekejaman di Suriah seperti yang disampaikan para pengungsi sebagai saksi mata. Apabila benar, laporan itu dapat menjadi bukti untuk membawa kasus tersebut ke ICC.

Kepala bidang Politik PBB, Lynn Pascoe, menyebutkan 2.000 orang dilaporkan tewas di Suriah sejak aksi kekerasan dimulai Maret lalu. Jumlah itu termasuk 120 orang korban tewas bertepatan dengan pertemuan PBB yang membahas masalah suriah 10 Agustus lalu.

Sejauh ini AS dan sekutunya telah menjatuhkan sejumlah sanksi ekonomi dan politik kepada pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad. Mulai dari membekukan sejumlah aset, hingga melarang sejumlah pejabat Suriah bepergian ke sejumlah negara di Eropa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika