REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA – Anggaran pendidikan di Jawa Timur dinilai masih belum berdampak di masyarakat akar rumput. Hal ini setelah Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) memasukkan Jatim dalam 10 provinsi yang belum bisa membebaskan Sumbangan Penyelenggaran Pendidikan (SPP) di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Ada desain yang salah dalam pendidikan sehingga anggaran bisa habis tetapi tidak berdampak hingga masyarakat bawah, “ ujar Anggota Komisi E DRPD Jatim, Badrut Tamam, Sabtu (20/8).

Jawa Timur memiliki anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari anggaran daerah (APBD). Karena itu, Tamam mengatakan tidak seharusnya jenjang SMP masih harus membayar SPP. “Jenjang SMP seharusnya gratis karena masuk program wajib belajar, “ ujarnya.

Lantaran hal itu, dia meminta Dinas Pendidikan Jatim segera mendata sekolah yang memungut iuran SPP. Jika sekolah berstatus negeri tetapi masih memungut SPP, maka pungutan itu harus dikembalikan. “Seharusnya anggaran dana BOS dan Bopda itu sudah cukup untuk membebaskan SMP dari iuran SPP, “ ungkapnya.