REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membelanjakan uang negara demi memiliki Pesawat Kepresidenan RI akan diganjal oleh Koalisi APBN untuk Kesejahteraan. Sekitar pukul 11.00 WIB ini, Koalisi APBN untuk Kesejahteraan akan mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan judicial review atas rencana ambisius SBY yang dimasukan dalam APBN-P 2011 itu.
"Gugatan ini kami ajukan karena postur APBN-P yang masih jauh dari semangat 'untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'," ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi melalui surat elektronik yang diterima Republika, Rabu (24/8) kemarin.
Semangat SBY belanja green air craft senilai Rp 339 miliar justru berbanding terbalik dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk pos kesehatan yang hanya 1,4 persen. Uchok mencontohkan, selain pembelian pesawar, APBN-P juga digunakan untuk pembangunan gedung baru DPR serta plesiran anggota DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika