REPUBLIKA.CO.ID, PREAH VIHEAR, KAMBOJA - Kamboja pada Senin menarik mundur lagi 500 tentaranya dari daerah perbatasan dengan Thailand. Itu adalah penarikan ketujuh sejak kedua negara bertetangga itu terlibat ketegangan militer yang mulai mereda pada Juli.
Pasukan dari Batalyon No. 408 yang ditempatkan di sepanjang perbatasan Kamboja dan Thailand, sekitar 32 kilometer sebelah barat candi abad ke-11 Preah Vihear, kembali ke barak mereka di provinsi Siem Reap.
Upacara mundurnya pasukan itu diadakan pada Senin dengan dihadiri Jenderal Kun Kim, wakil Panglima Angkatan Bersenjata Kamboja, dan Jenderal Chea Dara, wakil Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja untuk Wilayah Preah Vihear.
Kun Kim menegaskan, bahwa penarikan itu dibuat atas perintah Perdana Menteri Hun Sen. Ia menambahkan penarikan tersebut dilakukan hanya di luar zona demiliterisasi sementara (PDZ) yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional.
"Penarikan dari PDZ sekitar 17 kilometer yang mengelilingi kuil Preah Vihear harus dilakukan bersamaan dengan pasukan Thailand," katanya. Pada 18 Juli, Mahkamah Pengadilan Internasional memerintahkan Kamboja dan Thailand untuk segera menarik personil militer mereka dari zona demiliterisasi sementara, di perbatasan yang disengketakan dekat kuil Preah Vihear dan memungkinkan akses pengamat ASEAN ke zona demiliterisasi sementara untuk memantau gencatan senjata.
Konflik antara Kamboja dan Thailand meletus hanya sepekan setelah Preah Vihear terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia pada 7 Juli 2008. Thailand mengklaim kepemilikan sebidang tanah luas 4,6 km persegi berupa semak-semak di sebelah kuil kuno itu.
Namun, ketegangan militer telah mereda sejak partai mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, Partai Pheu Thai menang telak dalam pemilihan umum Juli lalu dan menjadikan Yingluck Shinawatra, adik bungsu Thaksin Shinawatra sebagai perdana menteri.
Thaksin sendiri kini tinggal di pengasingan di luar negeri, untuk menghindari hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya karena tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan setelah dia ditumbangkan.