REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kecewa dengan kinerja Kementerian dan Kelembagaan dalam merealisasikan belanja modalnya. Realisasi belanja dalam APBN P 2011 tersebut masih jauh dari harapan sehingga mengancam upaya pencapaian target pertumbuhan.
"Belanja modal di jajaran kementerian dan lembaga-lembaga tertentu itu masih jauh dari harapan kita. Kalau itu tidak segera diperbaiki dalam waktu yang tinggal empat bulan, kita semua ikut bertanggung jawab untuk tidak tercapainya pertumbuhan," tegas SBY saat sidang paripurna kabinet, di Kantor Presiden, Selasa (6/9).
Belanja modal memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Disamping penyumbang lain seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan netto ekspor dan impor.
Sehingga penyerapannnya yang rendah akan berdampak kepada angka pertumbuhan. Sementara rendahnya pertumbuhan membuat penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka kemiskinan akan sangat terganggu.
"Jangan sampai harusnya kita mencapai tujuh 7 persen hanya 6.6 persen. Harusnya 7.5 persen hanya tujuh persen karena anggaran tidak dibelanjakan," kata SBY.
SBY mengaku sudah seringkali mengingatkan masalah tersebut. Untuk itu ia akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada sejumlah menterinya agar segera menuntaskan masalah tersebut.
"Saya tidak tahu apakah saudara juga tahu bahwa spending di kementerian saudara jauh rendah dari yang kita harapkan," ujar SBY mengingatkan.
Sebagai informasi Pemerintah telah meningkatkan alokasi belanja modal dari sebelumnya dalam APBN 2011 sebesar Rp 80,28 triliun menjadi sebesar Rp 140,95 triliun dalam APBNP 2011. Pemerintah juga meningkatkan defisit anggaran sebagai antisipasi adanya kelebihan pembiayaan dalam APBNP menjadi sebesar 2,1 persen atau Rp 150,83 triliun.
Sementara itu SBY juga telah mengevaluasi sejumlah sasaran-sasaran yang ingin dicapai sampai dengan Agustus kemarin. Berdasarkan evaluasi itu masih banyak yang belum dilakukan secara optimal. Menurut SBY perlu ada perubahan dari sisi manajemen di jajaran kabinet maupun di Kementerian terkait.
Perlu ada koreksi dan perbaikan termasuk masih adanya respon yang tidak cepat untuk menyelesaikan sesuatu. "Ada detailnya semua bukan hanya apa yang di Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tapi saya pun waprespun melihat ada sesuatu yang mestinya bisa lebih cepat bisa lebih efektif lagi," pungkas Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika