REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Guru Besar Universitas Indonesia Thamrin Amal Tamagola mengatakan kedatangannya bersama perwakilan civitas akademika dan mahasiswa untuk mengadu kepada Komisi X DPR RI karena adanya personalisasi kekuasaan dalam kepemimpinan Rektor Gumilar Rusliwa Sumantri.
"Kami datang ke DPR untuk mengadukan persoalan bahwa di rumah kami di UI, ada masalah besar. Sejak dua tahun kepemimpinan rektor Gumilar, tata kelola UI tak dilaksanakan secara profesional tetapi justru personalisasi personal rektor," kata Guru Besar UU Thamrin A Tamagola di komisi X DPR RI di Senayan Jakarta, Rabu.
Dalam dengar pendapat dengan komisi X DPR hadir, antara lain Ade Armando, Effendy Ghozali, Chusnul Mariah, Thamrin Amal Tamagola, Fajroel Rachman serta perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai fakultas di UI.
Lebih lanjut Thamrin menjelaskan dalam tata kelola secara profesional harusnya ada keterwakilan dari bawah. Kemudian dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. "Tetapi apa yang dilakukan rektor kami justru sebaliknya. Ini bukan profesional, tetapi personalisasi kekuasaan. Yang tahu hanya rektor dan sekretaris rektor," kata Thamrin.
Thamrin juga menjelaskan bagaimana rektor justru lebih sering melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tanpa diketahui pertanggungjawaban apa yang dilakukannya.
Sementara Effendy Ghazali mengaku sangat malu dan marah khususnya dalam persoalan pemberian gelar Doktor Kehormatan bagi Raja Saudi. "Saya malu dan marah dengan hal ini, tetapi ini menjadi pembelajaran bagi kami," kata Ghazali.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ade Armando. "Terlepas dari segenap retorika tentang kampus rakyat, UI di bawah Rektor Gumilar sangat jauh dari kebijakan pro-rakyat. Gumilar dan konco-konconya membuat sistem penerimaan mahasiswa baru yang memberi ruang lebih besar bagi mereka yang mampu membayar lebih," kata Armando.
Sebelumnya UI telah memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada Raja Saudi yang justru menimbulkan kontroversi. Sebagian kalangan menilai pemberian gelar tersebut tidak melalui proses yang transparan dan Raja Saudi dinilai tidak layak untuk mendapatkannya. Selain memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada Raja Saudi, UI sebelumnya juga memberikan hal yang sama kepada Sultan Brunei.
Ikuti Whatsapp Channel Republika