Jumat 09 Sep 2011 11:07 WIB

Pemerintah Jangan Reaktif Respon Keputusan Blackberry

Blackberry
Blackberry

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Ecky Awal Mucharam, meminta pemerintah tidak reaktif menanggapi keputusan Research In Motion (RIM), produsen BlackBerry, yang memilih membangun pabrik di Malaysia ketimbang di Indonesia. Pemerintah seharusnya introspeksi mengapa RIM lebih memilih berproduksi di Malaysia padahal basis pasarnya di Indonesia.

Semakin dekat lokasi pabrik dengan pasar, maka biaya semestinya dapat semakin ditekan. Logikanya RIM akan memilih Indonesia.

Menurut Ecky, semua persoalan itu pada dasarnya karena buruknya iklim investasi di Indonesia. Jadi walaupun dekat dengan pasar, ternyata hal itu tidak mampu mengkompensasi buruknya infrastruktur seperti listrik dan pelabuhan serta ekonomi biaya tinggi di Indonesia yang disebabkan oleh budaya korupsi dan suap di kalangan birokrasi.

"Pemerintah jangan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan untuk menyelesaikan masalah. Apalagi terhadap dunia bisnis,'' kata Ecky. ''Karena, pebisnis itu pasti punya hitung-hitungan. RIM memilih Malaysia karena fasilitasnya lebih baik dan iklimnya lebih baik.''

Menurut politisi PKS itu, seharusnya pemerintah fokus memperbaiki masalah infrastruktur dan birokrasi. "Jangan baru reaktif kalau ada kasus seperti RIM ini. Percuma, seolah hanya ingin menunjukkan bahwa pemerintah bekerja atau peduli terhadap investasi di Indonesia. Padahal, korupsi dan suap masih dilakukan jajaran birokrasinya," ujarnya.

Ecky juga mengatakan bahwa pengenaan tarif perdagangan tertentu juga tidak bisa dilakukan karena Indonesia terikat dengan perjanjian perdagangan bebas.

"Pengenaan pajak tertentu seperti PPn BM juga harus dikaji lagi. Kebijakan itu jangan sampai nanti malah merugikan konsumen BlackBerry di Indonesia. Kalau permintaan BlackBerry inelastis, maka efek pajak sebagian besarnya akan ditanggung oleh konsumen kita," ujar anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IV ini.

Sebelumnya pemerintah mengancam akan memberikan disinsentif berupa pajak tambahan terhadap produk impor tertentu yang basis produksinya berada di luar negeri.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement