REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Aksi mogok kerja ribuan karyawan PT Freeport Indonesia yang terjadi di Papua, mengakibatkan penerimaan negara dari pendapatan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu berkurang sebesar 6,7 dolar AS atau setara Rp 59 miliar per hari.
"Asessment sementara pemogokan, terjadi penurunan penjualan. Dan sebesar 6,7 juta dolar AS per hari penurunan pendapatan negara," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy, Saleh kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (16/9).
Tahun lalu, Freeport memberikan kontribusi ke Indonesia sebesar 1,9 miliar dolar AS dari pajak dan non pajak. Sedangkan kepada pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Papua sebesar 68 persen dan 96 persen ke PDRB Timika.
Melihat kisruh yang sedang terjadi di Freeport, Darwin mengaku akan terbang untuk melihat langsung situasi di sana. Dalam kunjungannya tersebut ia turut mengajak Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Thamrin Sihite. Termasuk juga staf ahli Menteri ESDM dan Direktur Teknik untuk menjaga fasilitas produksi.
Mengingat kontribusi investasi dari sektor ESDM mencapai 90-95 persen, Kementerian ESDM akan berupaya menjaga iklim investasi di dalam negeri. "Karena itu ESDM akan mendorong agar tercapai hasil negosiasi yang baik untuk kedua pihak. Untuk itu, pemerintah akan memantau dan menfasilitasi terkait Freeport ini," ujar Darwin.
Sebelumnya, Menteri Koordintaor Perekonomian, Hatta Rajasa, juga berharap aksi mogok kerja ribuan karyawan Freeport agar segera dicarikan solusi. "Saya harap mereka menemukan solusi, karena kalau terjadi pemogokan tanpa ada solusi itu terganggu semua. Pekerja kita terganggu tidak bisa bekerja, Freeport tidak bisa produksi dan nanti penerimaan negara akan turun," kata Hatta.
Selain itu, Hatta akan meminta Direktur Utama PT Freeport supaya segera mencari solusi mogok kerja karyawannya. Dia juga menyarankan agar kisruh ini diselesaikan secara bipartit antara serikat pekerja dan manajemen Freeport. Bahkan, kata Hatta, pemerintah akan memfasilitasi penyelesaian masalah karyawan Freeport ini melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Kalau ada kebuntuan, masih ada forum lain sampai ke Menteri Tenaga Kerja harus turun tangan. Tetapi yang terbaik, selesaikan dalam internal sebaik-baiknya," kata Ketua Umum PAN ini.
Sebagaimana diketahui, ribuan karyawan Freeport melancarkan aksi mogok kerja dengan meninggalkan areal tambang di Tembagapura Papua, Kamis (15/9) lalu. Akibatnya, aktivitas pertambangan asal Negeri Paman Sam itu pun lumpuh seketika. Aktivitas kerja terhenti lantaran ribuan karyawan turun dari Tembagapura menuju Timika, tepatnya ke Check Point 32 sekitar Kuala Kencana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika