REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Jumlah pusat perbelanjaan atau mal di Kota Surabaya yang mencapai 22 unit dinilai berlebihan.
Banyaknya jumlah mal itu dikhawatirkan mengganggu perekonomian di pasar tradisional setempat. "Jumlah mal di Kota Surabaya perlu pembatasan, meski tidak ada larangan membangun mal," ujar Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Agus Santoso, Jumat (16/9).
Dia mengakui, Pemkot dan DPRD setempat tidak dapat melarang pembangunan mal. Aturan yang melarang pembangunan tersebut tidak ada. Namun pembatasan mal tetap diperlukan lantaran sejumlah pertimbangan seperti keindahan tata kota dan perekonomian masyarakat, terutama di pasar tradisional.
Agus mengatakan, kajian terhadap dampak pembangunan mal di Kota Surabaya sudah mendesak dilakukan. Jangan sampai pembangunan pusat perbelanjaan merugikan masyarakat kelas bawah. "Kita tidak melarang ada space untuk mal, tapi kalau tidak dibatasi, masyarakat bisa dirugikan meski ini masih perlu kajian," terangnya.
Pakar Tata Kota dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Haryo Sulistyarso, juga memiliki pandangan jumlah mal di Kota Surabaya berlebihan. Dengan jumlah penduduk sekitar 3 juta jiwa, dia menilai jumlah mal cukup 16. "Dengan jumlah mal 16 saja, pelaku usaha tidak rugi dan masyarakat lebih selektif dalam belanja. Keindahan tata kota juga terjaga," katanya.
Jumlah mal tersebut dia perhitungkan berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK). Satu KK setidaknya membutuhkan 10 meter persegi ruang untuk mal. Sementara Kota Surabaya memiliki sekitar 800 ribu KK. Namun dari jumlah itu, hanya 20 persen yang menjadi pasar potensial mal, yakni kalangan menengah ke atas. Artinya, hanya ada 160 ribu KK yang akan berbelanja di mal.
Dengan perhitungan itu maka, kebutuhan ruang mal di Surabaya mencapai 1,6 juta meter persegi. Sementara luas satu mal di Surabaya diprediksi mencapai 100 ribu meter persegi. Karena itu, kebutuhan mal di Surabaya tidak lebih dari 16 mal. "Dengan 22 mal itu, sudah terlalu banyak. Ini membuat jenuh pasar, terlebih jika pasar potensial mal tidak bertambah," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika