REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan menteri (reshuffle) hendaknya sesuai dengan kebutuhan. Bukan karena desakan kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

"Evaluasi kinerja menteri kabinet oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) memberikan dua dampak yakni meningkatkan kinerja menteri atau melakukan penggantian," kata Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, persoalan yang dihadapi para menteri di kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II adalah kinerja yang tidak maksimal serta serapan anggaran dari APBN yang juga tidak optimal.

Presiden Yudhoyono, kata dia, hendaknya mengidentifikasi persoalan tersebut. Siapa yang bertanggung jawab terhadap rendahnya serapan anggaran tersebut, apakah seluruh menteri atau hanya menteri tertentu yang kinerjanya juga rendah.

Romahurmuziy menambahkan, perombakan kabinet, sasaran lain untuk meningkatkan kinerja kabinet karena dari hasil evaluasi UKP4 menghasilkan kinerja para menteri ada yang baik (rapor biru) tapi ada juga yang belum baik (rapor merah).

"Jika Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet, PPP siap menghadapinya, tapi hendaknya perombakan kabinet dilakukan harus dilakukan atas dasar ukuran yang jelas, bukan karena pertimbangan suka atau tidak suka," kata Romahurmuziy.

Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, yang juga Wakil Ketua Umum PPP disebut-sebut sebagai salah satu menteri yang mendapat sorotan untuk dilakukan perombakan. Ia disorot karena urusan rumah tangga, ia digugat cerai oleh istrinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika