REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR-RI, Pramono Anung, mengingatkan bahwa dirinya tidak pernah menyebutkan nama anggota Banggar yang disebut PPATK memiliki transaksi perbankan yang mencurigakan.

Pramono pun mendukung PPATK untuk memeriksa seluruh rekening milik anggota DPR, termasuk pimpinan DPR. "Semua pejabat publik mau tidak mau harus siap sedia agar rekeningnya dibuka, siapa saja, termasuk pimpinan DPR. Kalau mau dibuka, ya monggo," ujar Pram di Gedung DPR RI, Senin (19/9).

Pram yakin cara terbaik untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang maupun permainan oleh pejabat publik adalah dengan menelusuri seluruh harta kekayaannya.  Pimpinan DPR, lanjutnya, akan sesegera mungkin menyerahkan hasil laporan PPATK yang menemukan 21 transaksi mencurigakan milik satu orang anggota Banggar DPR ke Badan Kehormatan (BK).

Penyerahan ini dilakukan karena BK merupakan pihak pertama yang meminta pimpinan DPR untuk memohon kepada PPATK untuk memeriksa rekening sejumlah anggota DPR atas laporan masyarakat. "Yang diminta oleh BK bukan hanya satu nama, ada banyak. Tetapi yang baru ada (transaksi mencurigakan), baru ada satu," kata Pram.

Sementara itu, anggota Banggar dari Fraksi PAN, Wa Ode, meminta pimpinan DPR untuk membuka identitas pemilik rekening yang memiliki 21 transaksi mencurigakan. "Sebut namalah, supaya tidak ada dusta di antara kita," kata Wa Ode saat ditemui wartawan.

Wa Ode merasa resah karena pemberitahuan setengah-setengah membuat persepsi publik mengarah pada dirinya. Sebagai anggota Banggar yang pernah melaporkan keberadaan mafia anggaran, Wa Ode melihat pernyataan pimpinan DPR, termasuk oleh Priyo Budi Santoso, sengaja diarahkan pada dirinya.

"Tanda-tanda itu sudah banyak, pertama katanya anggota Banggar yang bermasalah ke BK. Jadi silakan cek, siapa anggota Banggar yang sedang diproses di BK!" kata Wa Ode.

Ikuti Whatsapp Channel Republika