REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK--Palestina berupaya mati-matian mendapat panggung dalam pertemuan PBB pekan ini. Mereka ingin mengajukan pengakuan negara berdaulat pada majelis PBB. Hal yang sangat ditakuti Israel dan Amerika Serikat.
Sejalan dengan pemerintahan Mahmoud Abbas, PLO pun punya rencana lain terkait pengakuan PBB. PLO rencananya akan meminta pengakuan negara berdaulat pada PBB itu sebelum pidato Mahmoud Abbas di PBB.
Deputi Departemen Luar Negeri Fatah, Husam Zumlot, megatakan PLO akan membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB. Langkah ini disambut oleh AS dan Israel dengan melobi PLO agar mengurungkan niatnya.
Kedua negara itu ingin agar PLO maupun pemerintahan otoritas Palestina tetap berada di jalur dialog diplomasi yang sepenuhnya bisa dikontrol mereka.
Meski demikian, PLO dan pemerintahan otoritas Palestina tidak tinggal diam. Mereka setidaknya punya empat skenario terkait pengakuan negara Palestina akhir pekan ini. Berikut skenario tersebut:
Skenario 1. Mengajukan permintaan mendapatkan keanggotaan penuh PBB sebelum sidang Dewan Keamanan PBB
Strategi ini yang kemungkinan bakal diambil oleh PLO. Mahmoud Abbas sebelumnya kerap mengatakan ia mendukung niat PLO meminta status negara penuh ketimbang 'otoritas'. Namun PLO masih punya sejumlah hambatan. Pertama, untuk menjadi negara penuh, dia harus mendapat dukungan dari sembilan negara anggota DK PBB dari total 15 negara. Itupun dengan syarat, anggota DK PBB tidak ada yang memveto keputusan. Seperti diberitakan, AS sudah mengancam akan memveto apapun langkah Palestina meminta pengakuan pada PBB.
Bila ternyata, ada keajaiban, langkah ini berhasil, maka sidang DK akan merekomendasikan Palestina untuk keanggotaan PBB di Sidang Majelis Umum PBB.
Di sini, Palestina tetap butuh dukungan negara lain. Setidaknya 2/3 dari anggota sidang majelis umum atau 129 negara harus mendukung pengakuan Palestina.
Para pengamat menilai, langkah PLO membawa masalah pengakuan ini ke DK PBB adalah jalan yang konfrontatif. Karena itu akan berhadapan langsung dengan AS dan bisa membawa dampak ke hubungan AS-Palestina.
Konjen AS di Jerusalem, Daniel Rubinstein mengatakan pemerintah AS bakal memotong dana bantuan ke Palestina bila PLO nekat membawa rencana pengakuan ke DK PBB.