REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK--Otoritas Palestina dan PLO bahu membahu berupaya menggolkan pengakuan internasional pada negara berdaulat Palestina. Sejauh ini, sudah 120 negara yang mengakui Palestina.
Agar sah, Palestina butuh pengakuan dari PBB. Namun hal ini dihadang oleh AS dan Israel. AS bahkan mengancam akan memveto hasil dari Dewan Keamanan PBB bila ada yang terkait pengakuan kedaulatan Palestina.
Otoritas Palestina dan PLO pun menyiapkan empat strategi untuk itu. Berikut strategi ketiga dan keempat mereka.
Strategi keempat. PLO bisa meminta Majelis Umum PBB untuk mengadopsi resolusi sebelumnya. Yaitu resolusi yang 'merekomendasikan' pengakuan negara Palestina berdasarkan garis batas sebelum Perang 1967.
PBB memang rutin mengeluarkan resolusi yang terkait dengan rekomendasinya atas suatu masalah. Misalnya dalam konteks Palestina, PBB sudah mengeluarkan sejumlah resolusi bagi Palestina untuk berhak menentukan kemerdekaannya, warga Palestina berhak kembali ke kampung halamannya dan resolusi agar Israel mengubah kebijakan pendudukannya atas Palestina.
Walaupun, bila PLO mengambil skenario ini, kemungkinannya tidak besar bagi pengakuan kedaulatan Palestina. Namun, langkah ini bisa menambah tekanan atas masalah-masalah di Palestina oleh Israel dan AS.
Perwakilan senior PLO di New York, Husam Zomlot, mengatakan, "Dari sisi politik kami sudah memenangi setengah dari balapan ini."
"Kami sekarang mendorong penuh untuk agenda internasional mendukung Palestina," sambung dia.
Skenario terakhir bagi PLO adalah membatalkan rencana meminta kedaulatan ini. Memang ini tak mungkin terjadi. Tapi bisa berjalan kalau AS-ISrael-UE meyakinkan PLO bahwa ada jalan lain selain ke PBB.
"Pendekatan kami adalah meyakinkan Palestina untuk kembali ke meja perundingan," kata Mark Toner, juru bicara Depdagri AS.