REPUBLIKA.CO.ID, ASTANA – Kazakstan segera menyusul negara tetangga mereka, Uzbekistan dan Tajikistan untuk memberlakukan paket undang-undang yang mengawasi aktivitas keagamaan.
Alasannya pun serupa, untuk mencegah pertumbuhan kelompok ekstrimis. Lembaga legislatif negara itu telah memutuskan voting untuk mengesahkan paket undang-undang tersebut.
Selanjutnya paket undang-undang itu tengah menunggu persetujuan Senat. Seandainya saja disetujui, aturan itu akan melarang setiap ruang ibadah yang berada di setiap lembaga negara dilarang untuk menggelar aktivitas keagamaan kecuali di luar jam kantor.
Undang-undang itu juga mengharuskan kegiatan mubaligh asing melalui registrasi resmi yang akan dikeluarkan oleh Badan Agama dan diperbarui setiap tahun. Seorang mubaligh diancam deportasi jika ia menimbulkan ancaman nyata terhadap tatanan konstitusional dan perdamaian.
Ide awal paket undang-undang tersebut merupakan merespon permintaan Presiden Nursultan Nazarbayev, yang meminta untuk memberlakukan aturan yang mengatur dan mengawasi aktivitas keagamaan dan migrasi di negara Muslim terbesar di Asia tengah ini. Kekhawatiran Nursultan bermula saat pemerintah mengendus rencana kelompok ekstrimis untuk melakukan aksi teror guna menghilangkan pengaruh barat di Kazakhstan.
Pemerintah Kazakhstan pun gerak cepat menangkap anggota kelompok itu. "Tidak mungkin agama tunggal dapat membangun pemerintahan sendiri. Jadi penekanan pada dasar sekular alami negara ini," papar Dalai Kairat Sharif, Kepala Badan Agama Kazakhstan, seperti dikuti Al-arabiya.net, Rabu (21/9).
"Sudah saatnya, untuk tidak membiarkan penyebaran ekstrem seperti amoralitas dan ide-ide keagamaan radikal," tambahnya.
Sekitar 70 persen dari 16,5 juta populasi Kazakhstan merupakan pengikut mazhab Hanafi paling liberal dalam tradisi Islam Sunni. Seiring menggeliatnya aktivitas keagamaan, Kazakhstan tengah menghadapi pertumbuhan kelompok militan.
Kondisi itu juga terjadi di negara-negara bekas pecahan Uni Soviet yang berbatasan langsung dengan Afghanistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika