REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Penguasa Jalur Gaza, Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS), Rabu (21/9), mengecam pidato Presiden AS Barack Obama di Sidang Majelis Umum PBB, dan mengatakan pidato itu berusaha menyelamatkan Israel.
Juru bicara HAMAS di Jalur Gaza,Fawzi Barhoum mengatakan di dalam satu pernyataan pers bahwa pidato tersebut adalah upaya buruk untuk menyelamatkan Israel keluar dari dari krisisnya melalui seruan palsu yang tak menguntungkan bagi rakyat Palestina.
"Obama menyeru Palestina agar kembali ke perundingan langsung dengan Israel, yang sudah macet dan gagal, dan rakyat kita tak bisa mengandalkan Amerika sama sekali," demikian antara lain isi pernyataan itu, sebagaimana dikutip Xinhua, Kamis.
Sementara itu Nabil Abu Rudeinah, pembantu Presiden Pemerintah Otonomi Nasional Palestina Mahmoud Abbas, mengatakan di dalam satu pernyataan pers yang disiarkan oleh kantor berita resmi Palestina, Wafa, Palestina akan melanjutkan pembicaraan dengan Israel, "kalau Israel terikat komitmen untuk menghentikan pembangunan permukiman".
Abu Rudeinah menambahkan, "Israel juga harus menerima baik prinsip penyelesaian dua negara sejalan dengan perbatasan 1967."
Pada Rabu, Presiden Amerika Serikat Barack Obama menegaskan dukungan AS terhadap Israel dan memperingatkan bahwa permohonan Palestina untuk menjadi negara anggota PBB "merupakan tindakan sepihak dan karenanya tidak akan terwujud".
"Komitmen Amerika bagi keamanan Israel tidak akan goyah. Amerika dan Israel memiliki persahabatan yang dalam dan akan terus berlanjut," kata Obama saat menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum ke-66 PBB di Markas Besar PBB, New York.
Penegasan Obama itu disampaikan dua hari sebelum Presiden Palestina Mahmud Abbas mengumumkan keputusan mengenai apa yang akan akan dipilih menyangkut niat Palestina mengajukan permohonan menjadi anggota PBB.
Pada Jumat (23/9), Presiden Mahmud Abbas dijadwalkan mengungkapkan permohonan Palestina sebagai negara anggota PBB dengan status penuh ataukah sebagai negara pengamat non-anggota PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika