REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), Batara R Hutagalung, mengaku kecewa dengan pemerintah soal penyaluran dana hibah yang diberikan Pemerintah Belanda untuk Rawagede. Hal tersebut disampaikannya dalam acara diskusi publik di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta, Kamis (22/9).  

Pada 2009, Pemerintah Belanda telah menyediakan dana sekitar 1,16 juta dolar Amerika untuk Rawagede. Dana itu, kata Batara, tidak ada hubungannya dengan tuntutan.

"Oleh karena itu, kami berterima kasih pada Pemerintah Belanda yang telah menghibahkan bantuan itu untuk Rawagede. Tetapi, tuntutan kami di pengadilan tetap jalan terus," ungkap Batara kepada Republika, Kamis (22/9).

Sebelum dana itu dikucurkan oleh Pemerintah Belanda, Batara pernah mengirimkan surat kepada Menteri Kerja Sama Pembangunan Belanda, Bert Koenders, dua tahun lalu.

"In order to carry-out the plan, and from an objective point of view of Indonesia's current situation, I would like to recommend that any aid be distributed directly through the Rawagede Foundation, without any involvement of the government bureaucracy, in order to avoid unnecessary red tape and misuse of funds. It is easier to monitor a foundation rather than a government bureaucracy." tulis Batara dalam suratnya kepada Bert, tertanggal 8 Juni 2009.

Artinya kurang lebih adalah agar Pemerintah Belanda menyalurkan dana itu langsung kepada Yayasan Rawagede, tanpa melalui pemerintah. "Saya sudah punya prediksi, kalau disalurkan lewat jalur birokrasi, bantuan itu akan sampai di negeri antah berantah," katanya.

Akan tetapi, dana itu ternyata dikucurkan Pemerintah Belanda ke pemerintah Indonesia. Hal itu terungkap ketika pimpinan Yayasan Rawagede, Sukarman, ditanya soal dana hibah tersebut oleh Parlement Belanda pada 2010 lalu.

"Saya kaget ketika ditanya begitu oleh mereka. Lalu saya balik bertanya kepada mereka, 'untuk siapa Pemerintah Belanda menyalurkan dana itu?' Dan mereka menjawab kepada lembaga anda,' Sukarman menjawab, 'lembaga saya tidak menerima uang seperser pun dari Belanda,'" demikian cerita Sukarman kepada Republika beberapa waktu lalu.

Sukarman memastikan dana itu disalurkan lewat pemerintah. Batara tidak tahu menahu bagaimana nasib dana bantuan itu hingga hari ini, karena jawabannya ada pada pihak pemerintah.

Beberapa waktu lalu Ketua Yayasan Rawagede, Sukarman, saat ditemui Republika di kediamannya di Balongsari, Karawang, juga mengatakan hal yang sama. "Soal dana hibah itu tanyakan saja kepada pemerintah daerah," kata Sukarman waktu itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika