REPUBLIKA.CO.ID,JERUSALEM--Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman, Jumat (23/9), mengecam pidato Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Sidang Majelis Umum PBB sebagai "pidato penghasutan".

Lieberman, tokoh radikal di kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengatakan kepada stasiun berita Channel 2 di New York bahwa di sisi pertemuan PBB maka Israel "tak punya pilihan selain terus maju, tanpa mempedulikan, dan tanpa mengeluarkan ancaman".

Lieberman membela pemerintah Netanyahu dan mengatakan pemerintah itu "telah menawarkan gagasan kepada Palestina sejak hari pertama". Ia menyatakan, Netanyahu menawarkan penyelesaian dua-negara, menghentikan pembangunan permukiman selama 10 bulan, membongkar pos pemeriksaan dan memberi bantuan kepada ekonomi Palestina.

Pemerintah Otonomi Palestina, kata Lieberman, "telah mengabaikan semua uluran tangan itu". Ia mengatakan, sebagian besar pidato Abbas dipusatkan pada betapa permukiman telah menghalangi proses perdamaian.

Sementara itu di dalam reaksinya terhadap pidato Abbas, pemimpin oposisi Israel Tzipi Livni mengatakan, Abbas dengan jelas telah menggiring pendapat dunia untuk mendukung upayanya sehingga merugikan posisi Israel di kancah internasional. Dalam pernyataan kepada Channel 2 setelah pidato Abbas, Livni mendesak Netanyahu untuk berusaha menghimpun pendapat dunia di belakang Israel.

Netanyahu harus bekerja guna melanjutkan perundingan dan bukan cuma bicara di PBB untuk mendongkrak kepentingan Israel, katanya.

Dalam pidatonya, Abbas juga menyeru PBB agar mengakui negara Palestina merdeka sebagai anggota penuh PBB berdasarkan perbatasan 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota. Abbas juga mendesak Israel "agar mewujudkan perdamaian" dan berikrar Palestina siap kembali ke pembicaraan perdamaian kalau kegiatan permukiman Israel dihentikan.

Pembicaraan perdamaian langsung antara Israel dan Palestina macet pada Oktober 2010, ketika Israel menolak untuk memperpanjang moratorium mengenai pembangunan permukiman. Beberapa menit setelah pidatonya, Abbas secara resmi menyerahkan upaya bagi negara Palestina kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. 

Permohonan itu akan disahkan di Dewan Keamanan PBB, tempat usul tersebut akan menghadapi ancaman veto dari Amerika Serikat. Beberapa negara di dewan itu telah menjanjikan dukungan mereka bagi upaya negara Palestina tersebut, tapi sekutu erat Israel --Amerika Serikat-- telah menyatakan Washington akan menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan guna menghentikannya.

Jika upaya itu gagal di Dewan Keamanan, Palestina dapat membawa upaya mereka langsung ke Sidang Majelis Umum untuk memperoleh status yang lebih rendah negara pengamat non-anggota. Di Sidang Majelis Umum, Palestina memiliki dukungan luas dan tindakan tersebut tampaknya akan lolos dalam pemungutan suara sebab tak ada hak veto di sana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika