REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Apakah kocok ulang posis di Kaninet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II bakal mengakselerasi perubahan? "Terlalu berlebihan bila masyarakat berharap itu," ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bambang Soesatyo.
"Gerbong boleh baru. Tapi, kalau lokomotifnya masih sama, bagaimana mungkin mengharapkan ada akselerasi," tanyanya. Ia menilai banyaknya utang janji yang belum dipenuhi pemerintahan SBY-Boediono, sudah membuat rakyat pesimistis.
"Ada dua faktor yang menumbuhkan pesimisme itu. Pertama, kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan ini riilnya sudah mendekati titik nol. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan, karena masa bhakti pemerintahan ini sudah mendekati akhir," katanya.
Lalu yang kedua, lanjutnya, pemerintahan SBY-Boediono sudah terperangkap beragam dimensi persoalan. "Persoalan itu meliputi kegagalan menegakkan hukum, kegagalan memelihara ketertiban umum, kegagalan melindungi kepentingan nasional di sektor ekonomi, hingga kegagalan menyejahterahkan rakyat," tuturnya.
Bambang juga menyorot masalah di bidang hukum dan pemberantasan korupsi, yakni adanya indikasi pemerintahan SBY-Boediono sudah terlalu banyak memberi toleransi serta kompromi.
"Kemudian di bidang ekonomi, potensi nasional sudah dihancurkan oleh kebijakan liberalisasi tanpa 'reserve'. Banjir produk impor membunuh potensi jutaan unit bisnis UMKM di dalam negeri," ujarnya.
Di bidang pangan, Indonesia terus menjauh dari target swasembada, karena hampir 50 persen dari total kebutuhan dalam negeri dipenuhi dengan cara mengimpor.
"Jangan lupa, pemerintah juga gagal mengendalikan harga kebutuhan pokok rakyat. Kesimpulannya, komitmen SBY-Boediono untuk pro-rakyat tidak terpenuhi," kata Bambang Soesatyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika