REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO--Mesir akan mengadakan pada 28 November, pemilihan parlemen pertamanya sejak pemberontakan rakyat yang menggulingkan presiden Hosni Mubarak Februari lalu, demikian diumumkan oleh militer yang berkuasa dalam surat keputusan, Selasa. Kepala Panglima Tertinggi Militer Hussein Tantawi memutuskan bahwa pemilihan anggota dewan itu akan diadakan dalam tiga putaran mulai pada 28 November, kantor berita MENA melaporkan.
Putaran kedua akan diadakan pada 14 Desember, putaran ketiga pada 3 Januari, dan majelis baru akan bersidang pada 19 Maret. Pemilihan senat tiga putaran akan diadakan dari 29 Januari hingga 11 Maret. Militer juga mengumumkan undang-undang pemilihan yang telah diamandemen, dimana dua pertiga kursi parlemen akan dipilih melalui sistem perwakilan proporsional dan sisanya melalui mayoritas sederhana.
Hanya calon-calon independen yang memiliki hak untuk mencalonkan diri untuk kursi mayoritas sederhana, menurut undang-undang yang dipublikasikan oleh MENA itu. Lebih dari 24 partai politik telah menolak undang-undang pemilihan itu, mengatakan undang-undang itu dapat membantu kembalinya tokoh-tokoh rezim lama ke parlemen.
Mereka meminta sistem perwakilan proporsional murni dan pengaktivan undang-undang yang akan melarang politisi korup mencalonkan diri ke parlemen. Militer, yang mengambil kekuasaan negara itu setelah jatuhnya Mubarak, telah menangguhkan parlemen pada Februari lalu.
Parlemen, yang kursinya akan dikurangi dari 508 menjadi 498, didominasi oleh para anggota Partai Demokrat Nasional (NDP) pimpinan Mubarak yang sekarang telah dibubarkan setelah pemilihan yang kontroversial pada November tahun lalu yang telah menyaksikan calon-calon oposisi kalah.
Ikhwanul Muslimin, gerakan oposisi yang paling berpengaruh pada masa Mubarak, akan berjuang untuk memperoleh kira-kira separuh kursi parlemen dalam pemilihan mendatang melalui Partai Kebebasan dan Keadilan. Partai itu telah memperingatkan pihak pemerintah untuk tidak menangguhkan pemilihan, yang kelompok-kelompok sekular telah anjurkan karena mereka takut kelompok Islam yang diorganisir lebih baik itu akan merebut kursi-kursi.
Puluhan partai, dari Islam garis keras hingga liberal, telah muncul setelah pengunduran diri Mubarak pada 11 Februari. Salah satu partai yang diberi status resmi oleh komisi pemerintah adalah yang didirikan oleh Hossam Badrawi, sekjen terakhir NDP. Badrawi mundur sehari sebelum Mubarak lengser.
Setelah pemilihan parlemen (majelis rendah) dan senat, sebuah komisi akan merancang konstitusi baru untuk menggantikan konstitusi Mubarak, dan kemudian pemilihan presiden akan diadakan. Komisi itu memiliki waktu enam bulan untuk merampungkan pekerjaannya, berarti pemilihan presiden mungkin tidak akan diadakan hingga akhir Agustus.
Militer telah berjanji mereka tdak akan mengadakan pemilihan dalam keadaan darurat, yang telah diperluas jangkauannya bulan ini setelah pemrotes menyerang kedutaan besar Israel di Kairo dan bentrokan dengan polisi.
Tapi seorang pejabat militer mengatakan pada media negara bahwa undang-undang darurat bisa tetap berlaku hingga pertengahan 2012, meskipun militer ingin mengakhiri keadaan darurat secepat mungkin.
Kementerian dalam negeri, yang dituduh ikut campur dalam pemilihan pada masa lalu dengan mendukung partai yang berkuasa, telah bersumpah hanya akan bekerja untuk mengamankan tempat-tempat pemungutan suara dari pihak luar dalam pemilihan mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika