REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar jangan menolak panggilan untuk menghadiri rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, ketua fraksi dan komisi serta Badan Anggaran (banggar).

''Mestinya tidak ada lembaga yg otomatis bisa menolak (rapat konsultasi). Tapi kita tidak tahu alasan KPK apa. Kalau alasannya bagus kita tunda lagi,'' kata Priyo, di Jakarta, Kamis (29/9).

Politisi Partai Golkar ini mengaku belum membaca surat penjelasan dari KPK mengenai alasan ketidakhadiran rapat konsultasi tersebut. Namun, tegasnya, rapat konsultasi yang digelar pukul 13.00 hari ini akan tetap diselenggarakan. ''Nanti akan dibicarakan untuk menanggapi surat dari KPK. Intinya kita hormati surat itu,'' lanjutnya.

Menurut Priyo, rapat kosultasi merupakan hal yang biasa. Menteri, menko, bahkan presiden dan wakil presiden pun pernah diundang menghadiri rapat konsultasi untuk membahas hal-hal yg dipandang perlu. DPR juga kadang menyambangi presiden karena diundang. Jadi, mestinya tidak ada lembaga yang alergi dengan itu semua.

Pembicaraannya pun bersifat konsultasi, bukan rapat kerja yang posisi DPR mengawasi. Rapat konsultasi, katanya, itu duduk setara dan kemudian bicara hal-hal seperti menyamakan persepsi tentang tugas masing-masing. ''Supaya jangan membidik sesuatu kemudian menghancurkan semua imej. Kan jadi tidak baik,'' cetus Priyo.

Priyo melihat semua masalah yang ada bisa selesai dengan rapat konsultasi tersebut. Jika setelah itu KPK ingin memanggil anggota banggar, maka siapa pun tak bokeh menghalangi.

Pimpinan DPR, katanya, bersama dengan pimpinan fraksi ingin mencari solusi paling soft, santun, dan menjaga hubungan antar lembaga. ''Kalau semua pihak, smua pimpinan bijak dan santun, smua bisa selesai dengan duduk bersama. Jika kemudian dipanggil semua yang salah dan sebagainya, itu lebih bagus,'' paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika