REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso menyarankan agar Badan Anggaran (bangar) segera menggelar pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2012 meskipun rapat konsultasi yang digelar Kamis (29/9) tak dihadiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

''Rapat pembahasan anggaran saya sarankan segera dilakukan saja. Kalau KPK tidak hadir, mestinya harus tetap dijalankan,'' ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/9).

KPK diundang untuk menghadiri rapat konsultasi bersama pimpinan DPR, ketua fraksi dan komisi, serta banggar. Pertemuan ini untuk membahas mengenai pemanggilan KPK terkait keterlibatan pimpinan banggar pada kasus korupsi di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Namun, polemik antara banggar dan KPK tampaknya akan terus berlanjut setelah lembaga pemberantasan korupsi tersebut menyatakan tidak akan hadir pada rapat konsultasi tersebut. Alasannya, untuk menjaga independensi sesuai aturan yang menyatakan kalau KPK tidak boleh berhubungan dengan pihak terperkara.

''Pimpinan DPR dan fraksi kan bukan terperkara. Tidak ada urusan. Saling ngotot itu tidak baik. Masing-maisng harus menjaga saling menghormati,'' papar Priyo.

Menurutnya, rapat konsultasi merupakan pertemuan biasa dan bukan rapat kerja di mana DPR menggunakan fungsinya. Seperti ada masalah kpmunikasi dan kemudian duduk satu meja. ''Hal yang biasa, dengan presiden dan pimpinan lembaga lainnya sudah biasa. Mestinya harus ada kearifan,'' lanjutnya.

Absennya KPK ini merupakan kali kedua dilakukan setelah Selasa lalu sempat berhalangan hadir dengan alasan pimpinan KPK sedang berada di luar kota.

Ikuti Whatsapp Channel Republika