REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kuwait dilanda krisis politik akibat skandal korupsi yang melibatkan para anggota parlemen sementara kampanye keras oposisi meningkat untuk menggulingkan perdana menteri.
Kelompok-kelompok oposisi liberal, nasionalis dan Islam bersatu setelah tuduhan-tuduhan bahwa para anggota parlemen pro-pemerintah menerima ratusan juta dolar uang sogok, dan pemerintah dituding sebagai sumber uang itu.
Pengadilan di negara Teluk yang kaya itu melakukan satu penyelidikan pada rekening-rekening bank paling tidak 14 anggota dari 50 anggota parlemen, dan jumlah itu mungkin akan bertambah.
Tokoh oposisi kawakan Ahmad al-Saadun mengatakan para anggota parlemen yang diduga terlibat itu menerima lebih dari 350 juta dolar dalam deposito ilegal pada beberapa pekan belakangan ini.
Para anggota parlemen dari kelompok oposisi yang menuntut penyelidikan itu dilakukan secara transparan, berencana akan mengajukan satu permintaan pekan depan untuk memeriksa di parlemen Perdana Menteri Sheikh Nasser Mohammad al-Ahmad al-Sabah, seorang anggota senior keluarga yang memerintah dan keponakan laki-laki penguasa negara itu.
Skandal multi juta dinar itu adalah untuk menjamin agar Sheikh Nasser tetap pada kedudukannya," kata anggota parlemen oposisi Khaled al-Tahus dalam satu pertemuan publik, Senin.
Anggota parlemen Mussalam al-Barrak mengatakan uang sogok yang dituduhkan itu sama dengan pertanyaan-pertanyaan terus menerus di parlemen terhadap menteri-menteri senior. "Dalam situasi tegang ini, perdebatan seru diperkirakan akan terjadi antara pemerintah dan oposisi, yang mengganggu
kepentingan-kepentingan negara itu di tengah-tengah krisis keuangan global dan konflik politik kawasan itu yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Konsultan-Konsultan Ekonomi Al-Shall dalam satu laporan pekan ini.
Al-Sall mengusulkan satu keputusan untuk mengganti pemerintah dan itu dapat "mencegah perdebatan yang tidak dapat dielakkan (di parlemen) yang bisa meluas ke jalan-jalan."
Tetapi pengamat politik Nasseral-Abdali yakin aksi sekarang tidak akan menggulingkan pemerintah atau menggantikan perdana menteri. "Saya yakin satu keputusan untuk mengubah ini dipekerjakan tidak akan ada... status quo tetap dipertahankan," kata Abdali, yang memimpin Masyarakat Kuwait bagi Kemajuan Demokrasi.
"Sejauh ini, oposisi tidak memiliki bukti terlibat kasus penyogokan baik dengan perdana menteri atau pemerintah... dan sekalipun mereka memeriksa perdana menteriu itu, mereka diperkirakan tidak akan memecat dia," kata Abdali.
Berdasarkan undang-undnag Kuwait,penguasa memiliki wewenang untuk mengangkat atau memecat perdana menteri.
Kuwait dilanda serangkaian sengketa politik sejak Sheikh Nasser menjadi perdana menteri tahun 2006. Parlemen sejak itu dibubarkan tiga kali dan kabinet enam kali mundur.
Kelompok-kelompok oposisi melakukan rapat hampir setiap hari untuk menggalang dukungan masyarakat Kuwait menentang korupsi. Satu rapat umum menurut rencana diselenggarakan Rabu.
"Isu itu memerlukan pekerjaan yang berlanjut sampai pemerintah jatuh dan unsur korupsi dibrantas karena menghancurkan negara," kata Saadun, Senin.
Pemerintah menanggapi kampanye oposisi itu dengan membuat serangkaian undang-undang anti-korupsi yang macet selama lebih dari satu dasa warsa.
Pemerintah berjanji akan mengajukan ke parlemen pekan ini beberapa rancangan undang-undang mengenai pelaporan kekayaan, integritas dan membentuk satu badan untuk memerangi korupsi.
Rancangan undang-undang ini siap untuk diputuskan di parlemen pada 25 Oktober. Ketua Masyarakat Transparansi Kuwait Salah al-Ghazali memperingatkan bahwa kasus penyogokan hanyalah satu bagian dari wabah korupsi di Kuwait yang kaya minyak itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika