REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR-RI, Yahya Sacawiria, mengaku setuju dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengaktifkan lagi Komando Teritorial (koter) TNI.
"Saya sangat sependapat bahwa fungsi territorial untuk diaktifkan, tapi bukan untuk politik praktis. Melainkan untuk pertahanan, yaitu bagaimana untuk mem-back up keamanan nasional," katanya ketika dihubungi Republika, Jumat (7/10).
Menurut Yahya, koter hendaknya lebih menekankan fungsi serta kemampuan yang dimilikinya, sebagai mata-telinga terdepan untuk melakukan deteksi dini terhadap semua hakikat ancaman.
Mulai dari terorisme, sabotase dan sebagainya. "Di sini koter harus berperan. Jadi, setelah dapat informasi, harus melaporkan yang sesuai dengan aturan main," kata politisi Partai Demokrat ini.
Apalagi, lanjut dia, UU TNI telah jelas mengatur mengenai masalah ini. Dalam UU tersebut dijelaskan kalau koter harus peka, tidak hanya terhadap masalah tempur, namun juga non-tempur. Contohnya, bencana alam dan kecelakaan.
"Masalah pesawat jeblok yang kemarin contohnya, harus dibantu secara teritorial. Mem-back up bersama rakyat untuk mencari korban. Ini fungsi non-tempur yang melekat di UU," tandasnya.