REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan selalu mengedepankan jalur perundingan dalam penyelesaian kasus perbatasan, termasuk dengan Malaysia.

Pasalnya, penggelaran kekuatan tidak akan menyelasaikan masalah. Staf Khusus Kepresiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, mengatakan perbatasan antar dua negara atau lebih, di mana pun harus diselesaikan dengan perundingan yang mengargumentasikan batas wilayah dengan merujuk pada berbagai acuan.

Termasuk penggunakan hukum laut atau United Nations Convention on Law of the Sea (UCLOS) dalam menyelesaikan maasalah perbatasan laut. "Apakah penggelaran kekuatan akan menghasilkan penyelesaian perjanjian? Di mana pun, di wilayah dunia manapun batas, wilayah dua negara diselesaikan melalui perundingan," kata Faizasyah, kepada Republika Ahad (9/10).

Soal kasus lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, bukan menunjukkan lemahnya pemerintahan SBY dalam perundingan. Dalam kasus Sipadan dan Ligitan, kata dia, telah disepakati oleh pemerintahan Soeharto (Alm) sebelumnya, untuk dibawa ke International Court Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional. 

Sementara untuk masalah Ambalat, Presiden SBY berketetapan untuk terus mengedepankan perundingan secara bilateral. Tidak ada niatan sedikit pun untuk mengalihkan penyelesaiannya ke ICJ.

Isu masalah perbatasan kembali mencuat, setelah Malasyia dikabarkan mencaplok wilayah Republik Indonesia di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika