REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi I DPR RI akan melakukan kunjungan lapangan ke wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang bermasalah, yakni Camar Bulan dan Tanjung Datu di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, akhir pekan ini.

"Komisi I melakukan kunjungan lapangan untuk mengumpulkan data dan bukti-bukti dan keterangan di lokasi yang bermasalah," kata Mahfudz Sidik di sela rapat paripurna DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, setelah mendapatkan data dan bukti-bukti, Komisi I DPR RI akan meminta penjelasan dari pemerintah yakni, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI dalam menyikapi dan mempertahankan wilayah Indonesia yang diklaim oleh Malaysia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, mengatakan Komisi I mendapat laporan dari masyarakat perihal wilayah perbatasan Indonesia di Camar Bulan seluas 1.449 hektare dan Tanjung Datu seluas 8.000 meter persegi yang diklaim oleh Malaysia sebagai wilayahnya.

Menurut dia, Komisi I DPR RI menindaklanjuti persoalan ini dengan mengundang pemerintah yang menjadi mitra Komisi I DPR yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI untuk memberikan penjelasan, bagaimana persoalan dan solusinya.

Menurut Mahfudz, Komisi I DPR menjadwalkan mengundang Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI untuk melakukan rapat kerja, pada hari Selasa ini. "Namun kami dapat kabar dari pemerintah bahwa Menko Polhukam meminta agar DPR menyampaikan fakta-fakta di lokasi di wilayah berbatasan dengan Malaysia tersebut," katanya.

Menurut Hasanuddin, Camar Bulan dan Tanjung Datu adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang dulunya berupa hutan tapi diperkirakan memiliki deposit batubara dan timah. Malaysia, kata dia, sudah membangun taman wisata di Tanjung Datu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika