REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi I DPR-RI, Mahfudz Siddiq, mengatakan akan mengirim tim untuk meninjau langsung kondisi lapangan Camar Bulan dan Tanjung Datu, Sambas, Kalimantan Barat, pekan ini.

"Ingin memverifikasi informasi itu. Setelah kita tinjau lapangan dan data serta fakta sudah kita kumpulkan, baru nanti kita akan undang pihak pemerintah, seperti Kemenlu, Kemenhan, Mendagri selaku ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk membicarakan masalah itu," katanya, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/10).

Rencana ini menindaklanjuti temuan informasi intelijen yang diungkapkan anggota Komisi I DPR, TB Hasanudin, mengenai pergeseran patok batas negara di wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan oleh Malaysia.

Padahal, ujar Mahfudz, keduanya telah lama menjadi wilayah administratif Kalimantan Barat. Namun hal ini kemudian dibantah Menkopolhukam, Joko Suyanto, yang mengatakan wilayah tersebut dalam kondisi status quo.

"Kalau memang Menkopolhukam punya data lain tidak apa-apa. Tugas kita kan melakukan check and re-check. Oleh karena itu, Komisi I berencana dalam pekan ini akan mengirim tim untuk meninjau langsung ke lapangan," paparnya.

Menurut Mahfudz, pernah ada tim border committee yang melakukan pengukuran tapal batas pada 1975-1976. Kemudian, dilanjutkan lagi pada 1978. Tapi MoU tersebut belum diratifikasi. Mestinya dalam kondisi status quo seperti itu, pihak Malaysia tidak boleh melakukan kependudukan efektif melalui pembangunan apa pun.

"Informasi yang kita dapatkan dan juga didukung foto-foto yang ada, memang pihak Malaysia membangun di sana. Ada taman nasional dan budidaya penyu. Informasi sudah kita dapatkan, kalau pemerintah mau minta bukti, Komisi I akan lakukan kunjungan ke lapangan. Rencananya akhir pekan ini," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika