REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Temuan Komisi I DPR perihal pencaplokan wilayah di Dusun Tanjung Datu dan Camar Bulan di Kalimantan Barat oleh Malaysia bukan omong kosong. Hakim konstitusi Akil Mochtar menyatakan, pencaplokan itu disadari penuh oleh 1.883 warga atau 493 kepala keluarga Dusun Tanjung Datu dan Camar Bulan. "Masyarakat mengetahui pemerintah Malaysia melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia. Program ini disambut warga Indonesia di sana sebab selama ini mereka lebih merasa diperhatikan oleh Malaysia," kata Akil kepada Republika, Rabu (12/10).

Alhasil banyak warga Indonesia yang menjual hasil alamnya ke Serawak, sebab mudah dijangkau jalan darat dan barangnya dihargai tinggi. Begitu juga, tidak sedikit pengusaha Malaysia beroperasi di wilayah Indonesia sebab disambut baik oleh warga.

Ia membantah warga di sana telah kehilangan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Yang ada, sebut Akil, warga di sana merasa tidak diakui pemerintah sebab sejak merdeka hingga kini tidak ada pembangunan infrastuktur. Dampaknya wilayah tersebut seperti terisolasi ketika mau menuju ke kota terdekat di Kalimantan Barat.

Karena itu, untuk merebut perhatian warga perbatasan yang selama ini ditelantarkan, ia mengusulkan pemerintah mengucurkan program pembangunan sebanyak-banyaknya. Ia menyatakan miris melihat beranda Indonesia di mata warga Malaysia malah tidak terurus dan berkebalikan dengan penilaian warga Indonesia terhadap Malaysia. "Jangan salahkan warga jika mereka senang berinteraksi dengan Malaysia, meski saya yakin mereka sebenarnya bangga menjadi warga Indonesia," kata Akil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika