REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—JAKARTA—Menteri Luar Negeri, Marty Natalagawa mengatakan telah melakukan hard diplomacy (diplomasi keras) terkait masalah perbatasan di Camar Bulan, Sambas, Kalimantan Barat. ‘’Saya kira itu betul dan memang sudah dilakukan,’’ katanya, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/10).

Namun Marty juga menegaskan harus didefinisikan dulu apa dan bagaimana bentuk "hard diplomacy" itu, serta apa yang akan dilakukan. "Kita harus mengerti dulu, apa persoalannyan," kata dia.

Marty menjelaskan, Menko Polhukam, Djoko Suyanto, sudah menjelaskan perihal wilayah perbatasan di Kalimantan Barat, yakni adanya pergeseran patok karena abrasi. Kesimpulan itu, menurut dia, dicapai pada pertemuan dengan tim survei lapangan pada Agustus lalu, yang menyimpulkan terjadi kerusakan dan pergeseran patok karena abrasi.

Sebelumnya, tutur Menlu, tim lapangan melakukan survei pada Maret 2011 dan hasilnya dilaporkan dalam pertemuan, pada Agustus 2011. Masalah ini, lanjutnya, tidak akan diselesaikan melalui perundingan. Kalaupun ada pergeseran, itu bisa dibentuk kembali karena koordinatnya sudah ada. Bisa juga, imbuhnya, dengan mengirim tim survey bersama dengan Malaysia untuk memperbaikinya

‘’Perbatasan negara bukan hanya berdasarkan patokan, semua sudah ada titik koordinatnya. Jadi kalau ada oknum-oknum yang menggeser atau memindahkan, itu ada mekanisme dan prosedur menyelesaikannya,’’ ungkap Marty.

 ‘’Sekarang tinggal bagaimana di lapangan. Jadi batas-batasnya sudah diketahui tinggal penegasan di lapangan. Perbatasan itu terdiri dari koordinat. Titik koordinatnya itu berdasarkan satelit dan disepakati tahun 1978. Tapi mengenai kepedulian ini masalah bersama,’’ tutur Marty.