REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—isu rencana reshuffle jajaran menteri cabinet Indonesia Bersatu II yang ramai dibicarakan belakangan ini tampaknya akan memasuki anti-klimaks. Ini terbukti dengan dikeluarkannya surat larangan bagi para menteri agar tidak mengeluarkan kebijakan strategis dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Surat yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi juga diterima pimpinan DPR RI sebagaimana diakui oleh Ketua DPR RI, Marzuki Alie. ‘’Ada surat edaran dari pak sudi (Sudi Silalahi). Semua ketua atau menteri dilarang membuat kebijakan sampai dengan penunjukan menteri yang baru,’’ kata, Rabu (12/10).

Menurut Marzuki, surat yang diterima Rabu (12/10) tersebut berisi mengenai misalnya penggantian deputi. Karena penggantian deputi harus diusulkan ke Setneg yang kemudian memproses usulan tersebut.

Meskipun begitu, Marzuki mengaku tidak terlalu mengerti kenapa surat tersebut ditujukan ke DPR. Pasalnya, surat tersebut tidak memiliki kaitan dengan anggota DPR.  ‘’Tidak tahu dialamatkan ke mana. Mungkin ke Setjen. Sekjen kan berkaitan ke sana. Sekjen itu kaitannya kementrian lembaga di bawah presiden,’’ tambahnya.

‘’Itu Setjen terima dan kemudian melaporkan ke pimpinan.’’ Meskipun begitu, aku Marzuki, surat tersebut telah dibacakan ke jajaran pimpinan dewan pada rapat yang digelar pada hari yang sama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika